Samarinda, Klausa.co – Kekurangan guru bersertifikasi masih menjadi pekerjaan rumah besar di Kalimantan Timur (Kaltim). Karena itu, DPRD Kaltim mendesak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) agar memberi prioritas bagi lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) Calon Guru dalam setiap proses rekrutmen tenaga pendidik.
Dorongan itu mencuat dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi IV DPRD Kaltim, Disdikbud, dan Ikatan Alumni PPG Calon Guru di Gedung D DPRD Kaltim, Samarinda, Selasa (14/10/2025).
Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, M Darlis Pattalongi, menegaskan, lulusan PPG adalah aset penting untuk meningkatkan mutu pendidikan, terutama di tengah status Kaltim sebagai penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Kita ingin mereka bisa segera ditempatkan dan berkontribusi. Kaltim masih kekurangan guru bersertifikasi, terutama di wilayah terpencil,” ujar Darlis.
Komisi IV menegaskan agar Pemprov Kaltim segera menindaklanjuti hasil RDP dengan kebijakan nyata.
“Ini bukan sekadar membuka lapangan kerja. Ini investasi untuk masa depan pendidikan Kaltim,” terangnya.
Anggota Komisi IV lainnya, Fadly Imawan, menilai sistem seleksi PPG sudah berbasis meritokrasi dan berjalan ketat. Karena itu, ia mendorong Pemprov membuka jalur penyerapan guru PPG melalui kolaborasi lintas sektor.
“Pemprov bisa bekerja sama dengan perguruan tinggi penyelenggara PPG dan memaksimalkan dana BOSDA atau CSR untuk mendukung tenaga pendidik,” katanya.
Dari pihak eksekutif, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disdikbud Kaltim, Armin, menyebutkan, hingga kini terdapat 5.727 guru bersertifikat ASN dari total 7.562 guru di seluruh provinsi. Namun, penempatan di wilayah 3T (terdepan, terluar, tertinggal) masih menjadi tantangan utama.
“Kami sudah minta alumni PPG menyerahkan database 241 lulusan yang siap mengabdi di Kaltim. Data ini penting untuk pemetaan kebutuhan tenaga pendidik,” terang Armin.
Perwakilan Ikatan Alumni PPG Calon Guru, Rahmat Nurhidayatullah, turut menyuarakan keresahan yang sama. Menurutnya, seleksi PPG prajabatan bersifat sangat kompetitif, namun penyerapan kerja masih rendah.
“Sekitar 80 persen lulusan PPG belum terserap secara nasional. Kami mengusulkan dua langkah. Untuk jangka pendek lewat program guru tamu atau GTT, dan jangka panjang dengan menjadikan lulusan PPG prioritas utama dalam penerimaan ASN-PPPK,” jelasnya. (Din/Fch/Klausa)
