Kutim, Klausa.co – Rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kutai Timur (Kutim) tentang Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) berlangsung dinamis, dengan fokus utama pada penjadwalan dan potensi pendapatan daerah. Namun, hingga kini, belum ada kesepakatan final yang tercapai.
“Rapat kali ini hanya membahas jadwal dan potensi pendapatan yang bisa diperoleh. Pembahasan masih berjalan dan belum mencapai kesimpulan akhir,” ungkap Jimmy, anggota DPRD Kutim, kepada awak media di ruang kerjanya, Selasa (23/7/2024).
Menurut Jimmy, sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kutim masih berasal dari bagi hasil tambang batu bara, khususnya dari Kaltim Prima Coal (KPC), yang diperkirakan menyumbang sekitar Rp 547 miliar. Namun, angka ini belum sepenuhnya final, mengingat pembahasan anggaran masih berlanjut.
“PAD terbesar kita datang dari bagi hasil tambang batu bara, terutama KPC. Perkiraan sementara mencapai Rp 547 miliar, tapi ini bisa berubah karena pembahasan belum selesai,” jelasnya.
Selain sektor pertambangan, kontribusi lain datang dari pungutan perusahaan kelapa sawit, yang diproyeksikan mencapai sekitar Rp 36 miliar. Meski angkanya lebih kecil dibandingkan dengan tambang batu bara, Jimmy menekankan pentingnya sektor perkebunan dalam penyerapan tenaga kerja.
“Pungutan dari perusahaan sawit sekitar Rp 36 miliar, memang tidak besar, tapi sektor ini menyerap banyak tenaga kerja lokal,” tambahnya.
Jimmy juga mencatat, meski pendapatan dari sawit tidak sebanding dengan tambang dalam konteks bagi hasil, sektor perkebunan tetap memiliki peran strategis dalam perekonomian daerah, terutama dalam menciptakan lapangan kerja.
“Sektor sawit tidak bisa dibandingkan dengan tambang dalam hal pendapatan, tapi penyerapan tenaga kerja yang tinggi menjadikan sektor ini tetap penting bagi Kutim,” ujarnya.
Menatap masa depan, Jimmy menegaskan perlunya penguatan sumber-sumber PAD lain. Pemerintah, menurutnya, harus jeli mengidentifikasi dan mengelola berbagai potensi pendapatan agar ekonomi daerah bisa tumbuh secara berkelanjutan.
“Pemerintah perlu fokus pada berbagai potensi pendapatan lainnya untuk memastikan keberlanjutan ekonomi Kutim,” tegas Jimmy.
Ia juga menggarisbawahi pentingnya transparansi dalam pengelolaan setiap potensi pendapatan daerah. Menurutnya, hal ini krusial agar setiap rupiah yang masuk dapat dimaksimalkan untuk pembangunan daerah. Jimmy pun mengingatkan, keberhasilan ini hanya bisa dicapai dengan kolaborasi semua pihak.
“Pengelolaan yang baik dan transparan adalah kunci agar setiap potensi pendapatan bisa berkontribusi maksimal. Keterlibatan semua pihak sangat penting dalam proses ini,” jelasnya.
Jimmy optimistis, dengan kerja sama yang baik dan fokus pada pengelolaan sumber daya, Kutai Timur dapat meningkatkan PAD secara signifikan.
“Saya yakin, jika kita bisa bekerja sama dan fokus pada pengelolaan sumber daya yang ada, Kutai Timur bisa meningkatkan PAD secara signifikan,” tutupnya. (Nur/Mul/ADV/DPRD Kutim)
