Samarinda, Klausa.co – Lalu lintas tongkang, pemanduan kapal, hingga aktivitas ship to ship (STS) di perairan Kalimantan Timur (Kaltim) berlangsung padat hampir setiap hari. Namun, geliat sektor maritim itu belum berbanding lurus dengan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, menilai besarnya aktivitas pelayaran di Sungai Mahakam dan wilayah pesisir belum dikelola secara optimal untuk kepentingan daerah. Padahal, jasa kepelabuhanan dan pemanduan kapal menyimpan potensi ekonomi besar yang selama ini nyaris luput dimanfaatkan.
Salah satu persoalan krusial, kata Hasanuddin, adalah praktik penambatan tongkang yang kerap dilakukan tanpa izin resmi. Kondisi itu banyak terjadi saat kapal menunggu giliran pemanduan dan dinilai rawan menimbulkan kerugian, baik dari sisi pendapatan daerah maupun keselamatan pelayaran.
“Masih banyak penambatan tongkang tanpa legalitas. Kalau terjadi kecelakaan, tidak ada yang bisa dimintai pertanggungjawaban karena tidak berizin,” ujar Hasanuddin, Jumat (23/1/2026).
Politikus Golkar itu menyinggung insiden kapal yang menabrak Jembatan Mahulu beberapa waktu lalu. Peristiwa tersebut diduga kuat berkaitan dengan lemahnya pengawasan di titik-titik penambatan kapal serta belum adanya sistem pengamanan yang memadai.
Persoalan ini, lanjut dia, telah dibahas dalam audiensi antara DPRD Kaltim dan Forum Koordinasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tingkat provinsi. Salah satu fokus pembahasan adalah upaya mengoptimalkan sektor maritim sebagai sumber baru peningkatan PAD.
Menurutnya, BUMD seharusnya tidak hanya berperan sebagai entitas bisnis, tetapi juga menjadi instrumen pengawasan negara di sektor jasa maritim. Keterlibatan aktif perusahaan daerah diyakini mampu menata ulang sistem pemanduan kapal sekaligus menutup celah kebocoran pendapatan.
Sorotan serupa juga diarahkan pada aktivitas ship to ship di Muara Berau dan Muara Jawa. Meski telah berlangsung lebih dari satu dekade, kegiatan tersebut disebut belum memberikan dampak ekonomi yang berarti bagi daerah.
“Di Muara Berau, aktivitas STS bisa mencapai 100 sampai 150 kapal per bulan. Sementara di Muara Jawa sekitar 20 hingga 50 kapal,” ungkapnya.
Angka tersebut menunjukkan besarnya nilai transaksi yang bergerak di wilayah perairan Kaltim, bahkan mencapai triliunan rupiah. Hasanuddin menegaskan, wilayah laut dari nol hingga 12 mil merupakan kewenangan pemerintah provinsi.
Karena itu, pemanfaatannya oleh pihak swasta semestinya memberikan kontribusi langsung bagi daerah. DPRD Kaltim pun mendorong penguatan peran BUMD dalam pengelolaan jasa maritim.
Ke depan, mekanisme pemanduan kapal diharapkan tidak lagi dilakukan langsung oleh perusahaan swasta ke Pelindo, melainkan melalui perusahaan daerah sebagai penghubung resmi.
“Kalau tata kelolanya jelas dan pengawasannya kuat, PAD bisa meningkat. Daerah tidak lagi sekadar jadi penonton,” tutup Hasanuddin.
(Din/Fch/Klausa)
