Samarinda, Klausa.co – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda mulai menginventarisasi kerusakan fasilitas publik setelah aksi demonstrasi di Jalan Gadjah Mada, Rabu (4/11/2026). Salah satu lokasi yang menjadi perhatian adalah kawasan Teras Samarinda, terutama pagar seng proyek pembangunan tahap II yang dilaporkan roboh dan terbuka.
Wali Kota Samarinda, Andi Harun, mengatakan pemerintah akan melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) teknis untuk memeriksa kondisi fasilitas umum sekaligus menghitung dampak kerusakan akibat aksi tersebut.
Pemeriksaan diperlukan untuk mengetahui tingkat kerusakan secara menyeluruh, sehingga proses perbaikan dapat segera dilakukan. Terlebih, fasilitas yang terdampak merupakan aset publik yang pembangunannya menggunakan anggaran daerah.
“Kami akan mengumpulkan beberapa perangkat daerah teknis untuk segera memperbaiki kerusakan-kerusakan pascaaksi tersebut,” kata Andi dalam keterangannya pada Senin (9/11/2026).
Dia mengakui potensi kerusakan fasilitas umum sebenarnya telah diperkirakan sebelum demonstrasi berlangsung. Pemerintah juga telah mengingatkan peserta aksi agar tidak merusak sarana publik. Namun, situasi di lapangan membuat dampak tersebut tidak sepenuhnya dapat dihindari.
“Memang tidak bisa dihindarkan. Walaupun kita sudah mengimbau agar fasilitas publik dijaga,” ujarnya.
Meski demikian, Andi menegaskan bahwa Pemkot Samarinda tetap menghormati demonstrasi sebagai bagian dari hak demokrasi masyarakat. Penyampaian pendapat di muka umum merupakan hak warga negara yang dijamin konstitusi.
Dia juga mengapresiasi pelaksanaan demonstrasi yang secara umum berlangsung kondusif. Kendati terdapat dinamika selama aksi, tidak ada laporan korban luka-luka hingga massa membubarkan diri.
“Kita syukuri aksi unjuk rasa berlangsung damai. Walaupun ada dinamika di lapangan, secara umum berjalan dengan baik,” jelasnya.
Selanjutnya, Pemkot akan melakukan pemeriksaan langsung terhadap sejumlah bagian kawasan Teras Samarinda. Peninjauan tersebut mencakup area pembangunan tahap I maupun tahap II untuk memastikan kondisi fasilitas setelah demonstrasi.
Wali Kota memastikan pemerintah daerah akan mengambil tanggung jawab dalam pemulihan fasilitas publik yang mengalami kerusakan. Perbaikan akan dilakukan setelah tingkat kerusakan di lapangan diketahui.
“Kita yang akan turun untuk memperbaikinya,” tutupnya. (Din/Fch/Klausa)
