Samarinda, Klausa.co – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda menyatakan polemik sewa kendaraan dinas jabatan telah dituntaskan. Dari hasil evaluasi, penyedia jasa diminta mengembalikan kelebihan pembayaran yang mencapai Rp4,4 miliar.
Wali Kota Samarinda, Andi Harun mengatakan evaluasi dilakukan setelah kebijakan sewa kendaraan untuk pejabat Pemkot Samarinda mendapat sorotan publik. Pemerintah kemudian meninjau kembali pelaksanaan kontrak dan berkoordinasi dengan sejumlah lembaga pengawasan serta aparat penegak hukum.
“Saya menjadi bagian dari pertanggungjawaban publik saya kepada masyarakat dan media,” ujar Andi Harun, Rabu (23/9/2026).
Menurutnya, proses evaluasi di lingkungan Pemkot Samarinda telah selesai. Pemerintah juga menyampaikan perkembangan penanganannya kepada KPK, Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Irjen Kemendagri), dan Kejaksaan Negeri Samarinda.
Dari pemeriksaan tersebut, ditemukan adanya kelebihan pembayaran dalam kontrak sewa kendaraan yang berlangsung selama sekitar tiga tahun. Nilai kontrak yang sebelumnya mencapai Rp5,3 miliar kemudian dikoreksi, dengan Rp4,4 miliar dikembalikan kepada pemerintah.
“Telah ia bayarkan kembali sebesar Rp4,4 miliar dari total Rp5,3 miliar,” ungkapnya.
Pengembalian itu dilakukan melalui kas daerah dan rekening pembayaran pajak. Dengan koreksi tersebut, Andi Harun menyebut nilai yang menjadi hak penyedia jasa sekitar Rp900 juta selama masa operasional kontrak.
“Itulah yang menjadi haknya bagi penyedia jasa,” katanya.
Andi Harun menegaskan pengembalian tersebut menjadi bagian dari langkah korektif Pemkot Samarinda setelah ditemukan persoalan dalam pelaksanaan anggaran. Ia juga mengakui adanya kesalahan yang perlu diperbaiki.
“Kami akui itu sebagai sebuah kesalahan dan harus dikoreksi,” ujarnya.
Laporan mengenai penyelesaian persoalan tersebut, lanjut dia, juga akan disampaikan secara resmi kepada lembaga terkait. Pemkot Samarinda memastikan seluruh proses penanganan dilakukan melalui koordinasi dengan pengawas dan aparat penegak hukum.
Ke depan, Andi Harun memastikan Pemkot Samarinda tidak lagi menganggarkan sewa kendaraan jabatan baru. Ia memilih menggunakan kendaraan pribadi untuk mendukung aktivitasnya sebagai kepala daerah.
“Saya tidak akan menyewa. Saya memilih untuk memakai kendaraan pribadi. Kalau teman-teman melihat saya memakai kendaraan, berarti itu bukan kendaraan dari Pemerintah Kota,” tutupnya. (Din/Fch/Klausa)
