Samarinda, Klausa.co – Polemik yang mencuat dalam rapat konsultasi hak angket DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) mulai masuk jalur penanganan internal. Wakil Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kaltim, Akhmed Reza Fachlevi, mengaku telah melaporkan persoalan tersebut ke Badan Kehormatan (BK) DPRD Kaltim untuk diproses sesuai mekanisme lembaga.
Reza mengatakan laporan itu disampaikan secara pribadi dan kini tinggal menunggu tindak lanjut dari BK DPRD Kaltim.
“Laporan dari saya pribadi sudah diserahkan ke Badan Kehormatan. Tinggal menunggu proses selanjutnya sesuai aturan yang ada di DPRD,” kata Reza, Kamis (26/5/2026).
Meski sempat memicu ketegangan di internal dewan, Reza menegaskan dirinya tidak ingin persoalan itu berkembang menjadi konflik berkepanjangan. Ia meminta semua pihak tetap mengedepankan etika dan menjaga hubungan baik antarsesama anggota legislatif.
Menurut dia, dinamika yang terjadi dalam rapat bisa saja dipengaruhi situasi emosional. Karena itu, setiap pihak dinilai perlu melakukan introspeksi.
“Kita tentu tidak ingin ada permusuhan di DPRD ini. Bisa jadi saya juga ada salah, begitu juga pihak lainnya. Yang penting bagaimana semuanya diselesaikan dengan baik,” ujarnya.
Politikus Gerindra itu menyebut nilai adab dan etika menjadi prinsip yang selalu ia pegang dalam aktivitas politik maupun kehidupan sehari-hari. Ia mengakui situasi tertentu kadang memancing reaksi emosional, namun hal tersebut tidak boleh menghilangkan sikap saling menghormati.
“Kadang ada hal yang tersikapi secara emosional. Tapi kami diajarkan untuk tetap menjaga adab dan etika,” katanya.
Reza juga mengungkapkan dirinya telah dihubungi Ketua BK DPRD Kaltim, Subandi, terkait rencana mediasi. Namun hingga kini ia masih menunggu jadwal pemanggilan resmi dari Badan Kehormatan.
“Saya sudah dihubungi Ketua BK. Katanya nanti akan ada pemanggilan untuk mediasi. Kita tunggu saja prosesnya,” ucapnya.
Dia menegaskan, persoalan tersebut tidak berkaitan dengan kepentingan partai politik maupun persaingan antarfraksi di DPRD Kaltim. Menurutnya, polemik yang terjadi merupakan persoalan personal yang sebaiknya tidak dibawa ke ranah politik lebih luas.
“Jangan sampai dikait-kaitkan dengan partai atau kepentingan politik tertentu. Ini lebih kepada persoalan pribadi,” tegasnya.
Reza berharap proses di BK DPRD Kaltim dapat menghasilkan penyelesaian yang baik dan menjadi pengingat pentingnya menjaga etika dalam ruang politik.
“Kita tidak bisa mengedepankan ego masing-masing. Dalam politik, berteman, maupun kehidupan sehari-hari, adab dan etika tetap harus dijaga,” pungkasnya. (Din/Fch/Klausa)
