Samarinda, Klausa.co – Kebakaran Pasar Segiri memunculkan dorongan baru soal penataan pasar di Samarinda. DPRD menilai pembenahan tak cukup hanya membangun lapak sementara bagi pedagang terdampak, tetapi juga harus diikuti konsep penataan pasar yang lebih terintegrasi dan memiliki fungsi yang jelas.
Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar, mengatakan pemerintah kota perlu menyiapkan arah revitalisasi jangka panjang untuk Pasar Segiri. Menurut dia, tiap pasar di Samarinda sebaiknya memiliki spesialisasi agar aktivitas perdagangan lebih tertata dan memudahkan masyarakat.
“Jangan berhenti hanya di pembangunan lapak semipermanen. Penataan pasar harus berkelanjutan,” kata Deni, Jumat (22/5/2026).
Dia mengusulkan Pasar Segiri difokuskan sebagai pasar basah yang melayani kebutuhan pokok seperti ikan, daging, ayam, hingga sayur-mayur. Sementara pasar lain diarahkan memiliki fungsi berbeda sesuai jenis perdagangan yang dijalankan.
Menurutnya, Pasar Pagi misalnya dapat dikembangkan sebagai pusat konveksi, emas, dan perdagangan tertentu. Dengan pola itu, masyarakat dinilai lebih mudah mencari kebutuhan sekaligus menciptakan sistem perdagangan yang lebih terorganisasi.
“Kalau orang cari kebutuhan pasar basah langsung ke Segiri. Kalau cari konveksi ke Pasar Pagi. Jadi ada pembagian fungsi yang jelas,” ujarnya.
Deni menyebut hingga kini DPRD masih menunggu penjelasan resmi dari Pemerintah Kota Samarinda terkait konsep revitalisasi Pasar Segiri pascakebakaran. Legislator ingin memastikan pembangunan nantinya tidak hanya berorientasi pada tampilan fisik, tetapi juga mampu mengakomodasi kebutuhan pedagang.
“Kita ingin tahu konsepnya seperti apa. Jangan sampai hanya membangun simbol, tapi pedagang tidak terakomodasi,” katanya.
Deni pun menyinggung kondisi efisiensi anggaran yang dinilai bisa memengaruhi realisasi revitalisasi besar dalam waktu dekat. Meski begitu, DPRD memastikan akan meminta rincian lengkap apabila program pembangunan Pasar Segiri masuk dalam pembahasan anggaran mendatang.
Menurut Deni, keterbukaan rencana pembangunan penting agar publik mengetahui arah kebijakan pemerintah, termasuk besaran anggaran dan target penyelesaian proyek.
“Publik harus tahu perencanaannya seperti apa, berapa anggarannya, dan kapan selesai. Jangan sampai bangunan sudah jadi tapi akhirnya tidak bisa dimanfaatkan,” pungkasnya. (Din/Fch/ADV/DPRD Samarinda)
