Samarinda, Klausa.co – Dalam upaya meniadakan kesenjangan pelayanan kesehatan antara wilayah perkotaan dan pelosok, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) meluncurkan program layanan kesehatan gratis bertajuk GratisPol 2 (GP-2).
Program ini bentuk nyata dari komitmen pemerintah bahwa setiap warga Kaltim. Tanpa memandang lokasi tempat tinggal, berhak mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang setara dan bermutu.
Kepala Dinas Kesehatan Kaltim, Jaya Mualimin, menegaskan bahwa pelaksanaan GP-2 tidak boleh setengah hati.
“Tidak boleh ada lagi warga Kaltim yang merasa jauh dari pelayanan kesehatan hanya karena tinggal di perbatasan atau pedalaman. Prinsip kami jelas: tak ada yang tertinggal,” tegas Jaya, Kamis (19/6/2025).
GP-2 mulai digulirkan sejak April 2025 melalui kerja sama strategis dengan BPJS Kesehatan. Program ini dirancang fleksibel, memungkinkan warga dengan BPJS aktif langsung mendapatkan layanan, sementara warga dengan status keanggotaan nonaktif akan otomatis diaktifkan kembali tanpa dikenakan denda saat mengakses fasilitas kesehatan.
“Saat warga datang untuk berobat tidak akan ditanya mampu atau tidak. Sistem langsung aktifkan kembali BPJS-nya. Ini bukan belas kasihan, ini keadilan,” kata Jaya.
Program GP-2 sepenuhnya dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltim. Ke depan, Pemprov Kaltim juga akan menggandeng rumah sakit swasta dan klinik yang telah memenuhi standar mutu pelayanan untuk memperluas jangkauan program ini.
Pada tahap awal, layanan GP-2 difokuskan untuk rawat jalan, kondisi darurat, dan pelayanan dasar. Namun dalam jangka menengah, cakupan program ditargetkan berkembang hingga mencakup penyakit kronis dan rawat inap.
Sambil memetakan kebutuhan tenaga kesehatan dan infrastruktur pendukung, Pemprov Kaltim juga mulai melakukan sosialisasi intensif mengenai program GP-2 ke berbagai kabupaten dan kota di Kaltim.
“Ini cara kami menunjukkan bahwa kesehatan bukan hak istimewa, tapi hak dasar setiap warga Kaltim,” tutup Jaya. (Din/Fch/ADV/Diskominfo Kaltim)
