Samarinda, Klausa.co – Rencana normalisasi Sungai Karang Mumus (SKM) di segmen Jalan Lambung Mangkurat dan Pelita, Samarinda, menimbulkan keresahan di kalangan warga RT 41-44, Kelurahan Sungai Pinang Luar.
Warga khawatir akan kehilangan tempat tinggalnya karena normalisasi tersebut. Mereka pun mengadu ke Komisi I DPRD Kota Samarinda pada Kamis (9/11/2023).
Ketua Komisi I DPRD Kota Samarinda, Joha Fajal, menjelaskan bahwa kedatangan warga kali ini untuk mengonfirmasi kebenaran berita tentang normalisasi SKM. Mereka juga ingin meredakan kekhawatiran warga yang terancam kehilangan tempat tinggalnya.
Pemerintah Kota Samarinda melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) membenarkan bahwa sedang melakukan pendataan bangunan yang terdampak normalisasi. Pendataan juga dilakukan bersama Dinas Perumahan dan Pemukiman (Disperkim) dan Kelurahan Sungai Pinang Luar.
“Jadi memang benar Pemkot Samarinda sedang melakukan pendataan,” kata Joha.
Pemkot Samarinda juga telah melakukan sosialisasi kepada warga yang lahannya terdampak normalisasi. Warga pada dasarnya tidak masalah dengan kegiatan tersebut, namun perlu sosialisasi yang lebih jelas, terutama untuk warga yang berada di atas bantaran sungai.
“Harapannya jangan sampai menebar keresahan, karena waktunya masih akan dinormalisasi pada Januari 2024,” ujar Joha.
Joha berharap semua pihak bijak dalam menyebarkan berita tentang normalisasi SKM. Warga jangan sampai panik dan resah. Selanjutnya, sosialisasi teknis dengan baik dan lengkap sehingga warga tidak menebak-nebak informasi yang mereka dapati.
“Intinya semua setuju, namun jangan lupa lakukan sosialisasi dengan baik dan tidak menebar keresahan,” pungkas Joha. (Ney/Fch/ADV/DPRD Samarinda)
