Samarinda, Klausa.co – Ketua DPD Gerinda Kaltim, Andi Harun, angkat bicara soal aksi demo Komunitas Masyarakat Pendukung Anies Muhaimin (Kompak) Samarinda di kantor Bawaslu Kaltim, Jumat (23/2/2024). Andi menegaskan bahwa tudingan kecurangan pemilu 2024 yang disuarakan oleh Kompak harus diselesaikan secara hukum, bukan dengan cara mengganggu ketertiban umum.
“Kita hidup di negara hukum, jadi setiap masalah, termasuk dugaan kecurangan pemilu, harus diselesaikan dengan cara hukum. Kita harus hormati koridor hukum dan mekanisme penyelesaian yang ada. Dugaan kecurangan harus dibuktikan dengan fakta dan bukti, lalu diproses sesuai dengan aturan hukum,” kata Andi.
Andi juga mengapresiasi kerja keras penyelenggara pemilu seperti KPPS, PTPS, Linmas, dan lain-lain. Dia menyebut mereka sebagai pahlawan demokrasi yang bekerja tanpa lelah. “Kita harus jaga agar tidak ada aksi yang merugikan sosial ekonomi masyarakat di Samarinda. Jika kita semua patuh pada hukum, insyaAllah semuanya akan lancar,” ujarnya.
Andi, yang juga merupakan perwakilan partai Gerinda, mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga Kaltim yang telah menggunakan hak pilihnya pada 14 Februari lalu. Dia juga mengapresiasi pilihan rakyat yang memilih pasangan Prabowo-Gibran dari partai Gerinda sebagai calon presiden dan wakil presiden. Menurutnya, ini menunjukkan bahwa program yang ditawarkan oleh Prabowo-Gibran sesuai dengan aspirasi masyarakat Kaltim.
“Kita harus hargai pilihan rakyat ini. Jangan sampai ada pihak yang meremehkan atau menganggap rekayasa pilihan rakyat. Ini adalah bentuk penghargaan kita terhadap demokrasi,” tutur Ketua Gerinda.
Andi berharap agar semua pihak dapat menjaga suasana damai dan tidak melakukan hal-hal yang dapat memprovokasi masyarakat. “Jangan sampai pilihan rakyat dihina dengan cara yang dapat merusak keharmonisan masyarakat. Mari kita jaga kondusifitas dan hormati keputusan yang telah diambil oleh rakyat,” tandasnya. (Yah/Fch/Klausa)
