Samarinda, Klausa.co – Pembangunan Teras Samarinda tahap kedua telah berjalan di bawah sorotan DPRD Kota Samarinda. Komisi III DPRD Samarinda mengungkapkan, tak ingin kesalahan pada tahap sebelumnya terjadi lagi. Berbagai masalah yang dihadapai Teras Samarinda Tahap I di antaranya, keterlambatan pengerjaan hingga dugaan upah pekerja yang belum dibayar.
Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar, menyatakan bahwa proyek infrastruktur tak boleh lagi dinilai hanya dari hasil fisik atau serapan anggaran. Baginya, transparansi dan akuntabilitas sejak perencanaan menjadi hal yang krusial.
“Kami tidak ingin proyek hanya diukur dari beton yang berdiri. Prosesnya harus benar sejak awal. Mulai perencanaan, anggaran, sampai teknis pelaksanaan,” ujar Deni, Rabu (6/8/2025).
Pada tahap pertama, proyek Teras Samarinda banyak menuai kritik. Salah satunya dugaan pelanggaran hak pekerja. Hal ini disebut Deni sebagai cerminan lemahnya sistem pengawasan yang saat ini harus dibenahi total.
“Tahap II harus jadi titik balik. Kalau pelanggaran terhadap buruh kembali dibiarkan, maka publik berhak kecewa pada kami semua,” tambahnya.
Sebagai bentuk pengawasan lebih detail, Komisi III mewajibkan kontraktor hadir langsung dalam forum DPRD untuk menyampaikan rencana kerja, rincian anggaran, dan spesifikasi teknis secara terbuka. Tidak cukup hanya dengan menyerahkan berkas tertulis.
“Kami tidak akan terima lagi hanya dokumen hitam di atas putih. Penjelasan detail dari data yang diberikan adalah hal penting,” tegasnya.
DPRD bakal memberikan rekomendasi penolakan terhadap kontraktor yang memiliki rekam jejak buruk, terutama dalam pelanggaran hak pekerja. Komisi III bahkan menyatakan akan terus bersinergi dengan OPD teknis.
“Fungsi kami adalah mewakili rakyat dan memastikan anggaran digunakan secara benar dan transparan,” tutup Deni. (Yah/Fch/Klausa)
