Samarinda, Klausa.co – Kalimantan Timur (Kaltim) dikenal sebagai provinsi yang kaya akan sumber daya alam, seperti minyak, gas, dan hasil tambang. Namun, di balik kekayaan itu, tersimpan pula persoalan kemiskinan yang masih jadi sorotan.
Salehuddin, anggota DPRD Kaltim dari Fraksi Golkar, mengatakan bahwa kemiskinan di Kaltim merupakan isu serius yang harus segera ditangani. Ia menilai, ada kesenjangan ekonomi yang signifikan antara masyarakat kaya dan miskin di daerah ini.
“Ini ironis, karena Kaltim memiliki potensi yang luar biasa, tapi tidak bisa dinikmati oleh seluruh rakyatnya,” katanya kepada Klausa.co, di Gedung B Kompleks DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar, Samarinda.
Menurut Saleh, ada banyak faktor yang menyebabkan kemiskinan di Kaltim, mulai dari perencanaan pembangunan yang kurang tepat, sumber daya manusia (SDM) yang rendah, hingga ketimpangan distribusi pendapatan. Ia menyoroti peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kaltim, yang seharusnya bisa merancang program-program yang efektif dan efisien untuk mengatasi kemiskinan.
“Bappeda harus bisa membuat desain perencanaan yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat, bukan hanya berdasarkan anggaran saja,” ujarnya.
Saleh juga mengkritik kualitas SDM di Kaltim, yang masih kalah bersaing dengan daerah lain di Indonesia, bahkan di Kalimantan sendiri. Ia mengatakan, banyak pekerja di Kaltim yang tidak memiliki keterampilan yang memadai, sehingga sulit mendapatkan pekerjaan yang layak.
“Ini berdampak pada pendapatan mereka, yang cenderung rendah dan tidak sebanding dengan biaya hidup di Kaltim, yang cukup tinggi,” paparnya.
Untuk mengatasi masalah ini, Saleh menyarankan agar pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota di Kaltim lebih fokus pada peningkatan SDM, terutama di bidang keterampilan dan pendidikan. Ia berharap, dengan SDM yang berkualitas, masyarakat Kaltim bisa lebih mandiri dan produktif, serta mampu mengelola sumber daya alam yang ada di daerahnya.
“Saya yakin, jika SDM kita meningkat, kemiskinan di Kaltim bisa berkurang secara signifikan,” tegasnya. (Apr/Fch/ADV/DPRD Kaltim)
