Samarinda, Klausa.co – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda menunjukkan komitmen berkelanjutan dalam memajukan masyarakat melalui Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Probebaya). Program ini telah berjalan selama tiga tahun di bawah kepemimpinan Wali Kota Andi Harun dan Wakilnya Rusmadi Wongso, dengan mengalokasikan dana Rp 100 juta per tahun untuk setiap Rukun Tetangga (RT) di seluruh Kota Tepian.
Sebanyak 1.992 RT di Samarinda mendapatkan alokasi dana tersebut, yang digunakan untuk merealisasikan berbagai proyek pembangunan sesuai dengan Perwali No 11 tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Probebaya Kota Samarinda.
Sebagai bentuk apresiasi dan memastikan transparansi serta efektivitas penggunaan dana, Pemkot Samarinda menyelenggarakan Probebaya Award. Penilaian untuk Probebaya Award 2024 ini masih berlangsung hingga hari ini, 23 Juli 2024, dan mencakup presentasi dari setiap RT serta peninjauan lapangan untuk melihat langsung realisasi program.
“Penilaian dilakukan hingga hari ini. Tim akan melihat realisasi program di lapangan,” ujar Mochammad Arif Surochman, Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Samarinda, di Balaikota Samarinda, Selasa (23/7/2024).
Tahun ini, penilaian Probebaya Award dibagi menjadi tiga kategori; Bidang Infrastruktur, Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya, Bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Kepemudaan. Perluasan kategori ini diharapkan memberikan kesempatan yang lebih luas bagi setiap RT untuk meraih penghargaan di berbagai bidang.
Fokus penilaian adalah kesesuaian program dengan visi dan misi Pemkot Samarinda. Diharapkan, Probebaya dapat mendukung program prioritas Pemkot seperti penciptaan lapangan kerja, peningkatan kesehatan, dan pembangunan infrastruktur yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
“Penggunaan anggaran Rp 100 juta harus mendorong pelaksanaan program yang berkelanjutan dan bermanfaat bagi masyarakat. Masukan dari masyarakat juga menjadi tolok ukur dalam penilaian,” tutup Arif.
Probebaya Award merupakan langkah nyata Pemkot Samarinda dalam mendorong partisipasi masyarakat dan transparansi dalam penggunaan dana pembangunan. (Yah/Fch/Klausa)
