Kutim, Klausa.co – Warga di beberapa titik di Desa Tepian Langsat, khususnya di Kilometer 102, masih harus berjibaku dengan krisis air bersih. Pasalnya, hingga saat ini, kawasan tersebut belum tersentuh layanan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Hal ini diungkapkan oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur (Kutim), Joni, kepada awak media baru-baru ini.
“Ada beberapa desa, termasuk Kilometer 102, yang masih menunggu anggaran dari pusat untuk pembangunan jaringan PDAM,” jelas Joni.
Menurutnya, desa-desa tersebut sudah seharusnya menjadi prioritas karena memenuhi syarat untuk mendapatkan akses air bersih.
“Mereka sudah layak mendapatkan PDAM. Rata-rata penduduk di sana sudah memiliki kebun dan membutuhkan air bersih untuk keperluan sehari-hari,” tambahnya.
Joni menjelaskan bahwa terhambatnya akses PDAM di Tepian Langsat disebabkan oleh belum adanya pusat distribusi air di kawasan tersebut.
“Berbeda dengan Rantau Pulung yang sudah memiliki pusat distribusi, sehingga 9 desa di sana sudah teraliri PDAM. Di Tepian Langsat, pusat distribusinya baru ada di Bengalon, dan itupun baru diaktifkan tahun ini. Jaraknya ke desa-desa di Tepian Langsat mencapai ratusan kilometer,” terangnya.
Ia menambahkan bahwa solusi jangka pendek yang dilakukan adalah dengan membangun sumur bor. Namun, tidak semua daerah memungkinkan untuk dibangun sumur bor karena faktor ketinggian.
“Warga memang meminta sumur bor, tapi ada beberapa daerah yang terlalu tinggi dan tidak memungkinkan untuk dibangun sumur bor,” tuturnya.
Sebagai solusi alternatif, Joni mengusulkan kepada kepala desa setempat untuk mengalihkan sumber air ke Bengalon Kota.
“Saya pernah mengusulkan ke ibu desa agar dialihkan ke Bengalon Kota karena kawasannya lebih rendah,” pungkasnya.
Krisis air bersih di Tepian Langsat menjadi tamparan keras bagi pemerintah daerah. Diharapkan solusi permanen, seperti pembangunan jaringan PDAM, dapat segera direalisasikan agar masyarakat di sana dapat menikmati akses air bersih yang layak. (Nur/El/ADV/DPRD Kutim)
