Kutim, Klausa.co – Fraksi Partai Amanat Keadilan Berkarya (AKB) dalam sidang paripurna DPRD Kutim menyuarakan potensi besar peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kutai Timur (Kutim). Mulyana, perwakilan fraksi AKB, menekankan perlunya diversifikasi sumber pendapatan dan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.
Mulyana mengungkapkan keprihatinan atas realisasi PAD Kutim yang baru mencapai Rp352,46 miliar atau 44,76 persen dari target Rp787,53 miliar. Menurutnya, ketergantungan pada sektor pertambangan semata perlu dikurangi.
“Kita tidak bisa hanya bergantung pada sektor pertambangan saja,” tegas Mulyana.
Dia meneruskan, pengelolaan kekayaan daerah lainnya masih perlu digali, termasuk juga pendapatan dari retribusi dan pajak daerah. Menurut Mulyana, ini adalah peluang yang harus dimaksimalkan. Ia mencontohkan potensi peningkatan pendapatan dari optimalisasi pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
“Penyertaan modal di BUMD seharusnya bukan untuk diperjualbelikan, tetapi untuk mendapatkan dividen atau pengaruh yang signifikan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah,” jelasnya.
Mulyana tak lupa menyoroti realisasi pendapatan transfer yang mencapai Rp7,67 triliun, melebihi target Rp7,44 triliun. Ia meminta transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana tersebut, dengan fokus pada peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
“Pendapatan transfer ini harus benar-benar dijabarkan dengan detail untuk memastikan penggunaannya tepat sasaran,” ujarnya.
Lebih lanjut, Mulyana mengingatkan pentingnya kolaborasi semua pihak dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Kolaborasi antara pemerintah daerah dan seluruh stakeholder terkait sangat diperlukan untuk meningkatkan pendapatan daerah dan mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat Kutim,” pungkasnya. (Nur/Mul/ADV/DPRD Kutim)
