Kukar, Klausa.co – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) tengah mendorong perubahan paradigma besar dalam birokrasi. Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar, Sunggono, menegaskan bahwa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus mulai bertransformasi dari sekadar pengelola belanja menjadi pencipta sumber pemasukan daerah.
“Kita ini bukan hanya mikirin cara belanja uang negara. Yang lebih penting sekarang adalah bagaimana caranya pendapatan daerah bisa bertambah,” ujar Sunggono dalam pernyataannya baru-baru ini.
Ia menyayangkan masih banyaknya OPD yang hanya fokus pada eksekusi anggaran tanpa mengupayakan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah. Menurutnya, pola pikir seperti ini perlu diubah agar pembangunan tidak hanya bergantung pada alokasi APBD yang terbatas.
Sunggono menekankan pentingnya mentalitas kewirausahaan dalam birokrasi. Ia menyebut bahwa jiwa entrepreneur seharusnya mulai tumbuh di lingkungan pemerintahan, terutama dalam mengelola dan memaksimalkan potensi yang ada.
“Kalau OPD hanya jadi tukang belanja, tanpa inovasi untuk menghasilkan pendapatan, kita akan jalan di tempat. Padahal banyak peluang sah yang bisa dimanfaatkan,” katanya.
Salah satu peluang tersebut adalah pengelolaan aset daerah yang selama ini dibiarkan mangkrak. Sunggono menilai bahwa aset-aset milik Pemkab bisa dioptimalkan untuk menghasilkan pendapatan melalui penyewaan atau kerja sama produktif lainnya.
Ia juga menggarisbawahi pentingnya strategi pendanaan alternatif yang sah dan sesuai regulasi.
“Kita harus menargetkan kemandirian fiskal. Jangan terlalu bergantung pada APBD. OPD harus aktif menciptakan sumber pendanaan legal yang bisa mendorong pembangunan,” tegasnya.
Dengan perubahan pola pikir ini, Sunggono yakin Kukar bisa menjadi daerah yang tidak hanya mengelola anggaran, tetapi juga mampu menciptakan nilai tambah bagi masyarakat melalui tata kelola yang lebih inovatif dan produktif. (Yah/Fch/ADV/Pemkab Kukar)
