Samarinda, Klausa.co – Koalisi Masyarakat Kalimantan Timur (Kaltim) kembali menggelar pertemuan rutin bertajuk “Ngobrol Pilkada Kalimantan Timur” atau #NgoPi-Kaltim, Jumat (11/10/2024), di Teras Samarinda. Edisi kali ini mengangkat tema yang menggelitik, “Minoritas (Tidak) Ada di Pesta Demokrasi Kalimantan Timur 2024”.
Dengan suasana segar di ruang terbuka hijau, diskusi berlangsung serupa dengan pekan sebelumnya, para pembicara memaparkan pandangan mereka di hadapan audiens yang hadir. Mereka dari latar belakang yang beragam, mulai kalangan muda hingga pegiat masyarakat, mengikuti perbincangan dengan penuh perhatian.
Salah satu pemantik diskusi, Safaranita Nur Effendi, akademisi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) Universitas Mulawarman (Unmul), mengurai tiga isu penting terkait minoritas dalam konteks Pilkada Kaltim 2024. Tiga hal yang menjadi sorotan Nita, begitu ia akrab disapa, adalah keberadaan kelompok interseks, isu agama, serta hak-hak politik bagi penyandang disabilitas.
“Menurut saya, ketiga isu ini sangat penting dibahas dalam konteks pesta demokrasi di Kaltim,” ungkap Nita ketika diwawancarai seusai diskusi.
Nita menyoroti pentingnya menyediakan ruang bagi kelompok-kelompok yang selama ini dianggap minoritas. Ia berpendapat bahwa melalui komunitas, kelompok minoritas dapat menemukan wadah untuk memperjuangkan hak-hak mereka, terutama dalam ranah politik.
“Misalnya, komunitas interseks sering kali sudah ada, mereka berfungsi untuk mewadahi dan mendukung hak-hak anggotanya. Begitu juga dengan penyandang disabilitas, lembaga-lembaga yang ada harus terus membantu menyalurkan hak politik mereka,” jelas Nita.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa pemerintah perlu memberikan perhatian lebih melalui kebijakan yang inklusif, bukan hanya dalam bidang pendidikan dan infrastruktur, tapi juga hak politik bagi minoritas, seperti disabilitas, agama, dan kelompok interseks.
“Program pemerintah harus mampu menyentuh mereka yang selama ini terpinggirkan. Tidak cukup hanya bicara soal pembangunan fisik, tapi juga soal hak-hak politik warga yang dianggap minoritas,” tegas Nita.
Selain Nita, diskusi kali ini juga menghadirkan Willy Sam Hazes dari TehEs Project dan Hendra Kusuma, seorang pendeta, yang menambah kekayaan perspektif dalam perbincangan. Koalisi Masyarakat Kaltim pun tampaknya bertekad untuk terus membawa isu-isu krusial ke hadapan publik menjelang Pilkada 2024. (Wan/Fch/Klausa)
