Kutim, Klausa.co – Anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Yusuf Silambi, menegaskan bahwa pembangunan bandara di wilayah tersebut merupakan prioritas Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutim. Meskipun proyek ini telah mendapatkan perhatian utama, sejumlah hambatan signifikan masih menghadang, terutama terkait perizinan dan penggunaan lahan yang dikelola oleh PT Kaltim Prima Coal (KPC).
Dalam pertemuan dengan media di Kantor DPRD Kutim pada Rabu (31/7/2024), Yusuf Silambi menguraikan tantangan utama dalam proses pembangunan adalah perizinan dari KPC. KPC, yang memiliki operasi tambang aktif di area tersebut, memerlukan perlindungan khusus terhadap lokasi tambang, sehingga penggunaan lahan untuk bandara menjadi terkendala.
“Permasalahan utama yang kami hadapi adalah perizinan dari KPC. Mereka berkewajiban melindungi sektor tambang yang sedang beroperasi, sehingga pemanfaatan lahan untuk pembangunan bandara menjadi terbatas,” ungkap Yusuf Silambi saat ditemui.
Untuk mengatasi kendala ini, Yusuf mengusulkan solusi alternatif. Ia merekomendasikan agar Pemerintah Kabupaten Kutim mempertimbangkan pembangunan bandara secara mandiri, dengan pendanaan dari program multiyears atau tahun jamak. Menurutnya, pendekatan ini akan mempermudah proses perizinan dan mengurangi ketergantungan pada KPC.
“Kami dari Komisi C DPRD Kutim merekomendasikan pembangunan bandara secara mandiri dengan anggaran multiyears. Ini akan menghindari masalah perizinan dan meminimalisir dampak pada operasional KPC,” jelasnya.
Yusuf menambahkan bahwa mengandalkan dukungan KPC mungkin tidak ideal karena regulasi yang ketat dan kebutuhan untuk melindungi lokasi tambang. Kendati demikian, KPC tetap menunjukkan komitmen untuk mendukung pembangunan Kutim dalam kerangka regulasi yang berlaku.
“Meskipun KPC sangat mendukung pembangunan Kutim, alternatif pembangunan mandiri lebih efisien dan tidak akan mengganggu operasional tambang,” kata Yusuf.
Ia juga menekankan pentingnya memilih lokasi baru yang tidak mengganggu kegiatan KPC. Pendekatan ini diharapkan dapat mempercepat realisasi proyek bandara dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
“Penting untuk mencari lokasi baru yang efisien dan tidak mengganggu aktivitas KPC. Ini adalah langkah strategis untuk memastikan pembangunan bandara berjalan lancar dan tidak menghambat kegiatan yang penting bagi operasional KPC,” tegasnya. (Nur/Mul/ADV/DPRD Kutim)
