Klausa.co

Mengurai Proyeksi, DPRD Kutai Timur Bahas Pendapatan dan Belanja Tahun 2024

Faizal Rachman, Anggota DPRD Kutim (Foto: Istimewa)

Bagikan

Kutim, Klausa.co – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Faizal Rachman, memberikan gambaran mendalam terkait rapat Badan Anggaran (Banggar) yang digelar baru-baru ini. Rapat ini membahas proyeksi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah untuk tahun 2024.

Faizal menjelaskan bahwa pemerintah telah menyerahkan draft Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) beberapa waktu lalu.

“Hari ini, Banggar membahas kebijakan umum mengenai pendapatan, belanja, dan pembiayaan,” ungkap Faizal usai rapat di ruang kerjanya, Senin (22/7/2024).

Menurut Faizal, rapat ini sangat krusial untuk menentukan proyeksi yang diajukan oleh pemerintah terkait anggaran daerah. Dia menyoroti bahwa pendapatan terbesar Kabupaten Kutai Timur selalu berasal dari transfer dana, dengan proyeksi pendapatan yang diperkirakan mencapai sekitar 900 miliar rupiah.

Baca Juga:  Helmi Bantah Ada Rapat Paripurna Ilegal

“Peningkatan ini dipicu oleh kontribusi dari Kaltim Prima Coal (KPC) yang seharusnya dimasukkan dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD),” jelasnya.

Namun, Faizal mengakui adanya perbedaan dalam pengklasifikasian anggaran tahun 2023. Meski awalnya anggaran itu dicatat dalam PAD, audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyebutnya sebagai pendapatan hibah, bukan PAD.

Sembelumnya, kepala Bapenda telah mengajukan agar pendapatan bagi hasil tetap dimasukkan ke dalam PAD untuk mendongkrak pendapatan asli daerah. Faizal menegaskan bahwa meski ada perubahan dalam klasifikasi, pendapatan terbesar tetap berasal dari transfer dana.

“Meskipun ada upaya untuk meningkatkan PAD, transfer dari pemerintah pusat masih menjadi sumber utama pendapatan daerah,” tegasnya.

Faizal berharap pembahasan ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai keuangan daerah.

Baca Juga:  Belanja Modal Kutim Disorot Fraksi AKB, Perlukan Peningkatan Demi Dorong Ekonomi Daerah

“Kami berharap melalui pembahasan ini, akan ada kejelasan tentang bagaimana keuangan daerah akan dikelola di tahun 2024,” tuturnya.

Ia juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran. “Transparansi dan akuntabilitas sangat penting untuk memastikan bahwa target anggaran dapat tercapai,” pungkasnya. (Nur/Mul/ADV/DPRD Kutim)

Bagikan

.

.

Search
logo klausa.co

Afiliasi :

PT Klausa Media Indonesia

copyrightâ“‘ | 2021 klausa.co