Klausa.co

Mahasiswa UINSI Samarinda Kritisi GratisPol dalam Audiensi bersama DPRD Kaltim

Arya Prasetyo, mahasiswa Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI), Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris (UINSI) Samarinda. ( Foto : Din/Klausa )

Bagikan

Samarinda, Klausa.co – Puluhan mahasiswa Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI) dari Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris (UINSI) Samarinda menggelar audiensi bersama DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) pada Kamis (12/6/2025). Dalam forum tersebut, mereka menyampaikan kritik, gagasan, dan pertanyaan seputar arah kebijakan pendidikan di Bumi Etam, khususnya program pendidikan gratis GratisPol yang digagas Pemprov.

Salah satu mahasiswa, Arya Prasetyo, menyampaikan keprihatinannya atas kurangnya literasi publik terhadap program GratisPol. Menurutnya, hal tersebut menimbulkan stigma negatif yang berisiko menghambat efektivitas program.

“GratisPol ini sebenarnya punya tujuan yang sejalan dengan Kaltim Tuntas, yakni mencetak SDM unggul. Tapi karena kurang dipahami, banyak yang menganggapnya tidak efektif. Padahal jika dioptimalkan, program ini bisa jadi terobosan besar,” kata Arya.

Baca Juga:  Pengamat Pendidikan: Waspadai Euforia, Gratispol Butuh Pengawasan Ketat

Ia juga menyinggung pentingnya memanfaatkan momentum bonus demografi yang sedang dinikmati Indonesia. Arya menyebut pendidikan sebagai pondasi utama kemajuan bangsa, dan menilai bahwa GratisPol bisa menjadi model yang ditiru oleh provinsi lain jika dijalankan dengan maksimal.

“Kalau baseline pendidikannya rusak, negara juga tidak akan berkembang. Kami berharap GratisPol tidak hanya sukses di Kaltim, tapi juga bisa menjadi inspirasi nasional,” tambahnya.

Selain membahas substansi program, para mahasiswa juga mempertanyakan peran DPRD dalam pengelolaan kebijakan pendidikan di daerah. Arya menegaskan pentingnya fungsi legislatif dalam proses penganggaran dan pengawasan.

“DPRD tetap menjadi unsur penting karena semua alur anggaran daerah melewati dewan sebelum sampai ke instansi teknis seperti Dinas Pendidikan,” ujarnya.

Baca Juga:  Perempuan Asal Samarinda Alami Trauma Usai Dicabuli Oknum Polisi

Dosen pendamping, Farah Silvia, menyebut audiensi ini sebagai bagian dari pembelajaran langsung mahasiswa dalam memahami dinamika kebijakan publik. Ia menilai forum ini dapat membentuk karakter intelektual yang kritis dan aplikatif.

“Mahasiswa tidak hanya belajar di kelas, tapi langsung berdialog dengan pembuat kebijakan. Ini bagian dari pembentukan karakter intelektual yang kritis,” kata Farah.

Menanggapi audiensi tersebut, anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi, menyatakan apresiasinya terhadap semangat mahasiswa dalam menyampaikan pandangan akademik. Ia menyebut diskusi semacam ini penting untuk memperkaya perspektif dalam penyusunan kebijakan.

“Diskusi seperti ini sangat kami dukung. Mahasiswa bisa memberi perspektif baru dalam perumusan kebijakan. Tidak selalu harus lewat demonstrasi, audiensi akademik pun efektif,” ujar Darlis. (Din/Fch/Klausa)

Baca Juga:  Gratispol Jalan Terus Meski Pergub Masih Digodok, Pemprov Kaltim Gunakan Skema Kerja Sama

Bagikan

.

.

Search
logo klausa.co

Afiliasi :

PT Klausa Media Indonesia

copyrightâ“‘ | 2021 klausa.co