Klausa.co

LKPj Bupati Kutim 2023, Bukti Transparansi dan Kinerja Demi Kemajuan Kutai Timur

Ketua Panitia Khusus (Pansus) LKPj, Hepnie Armansyah

Ketua Panitia Khusus (Pansus) LKPj, Hepnie Armansyah (Foto: Istimewa)

Bagikan

Kutim, Klausa.co – Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Kutai Timur (Kutim) Tahun Anggaran 2023 menjadi sorotan dalam Rapat Paripurna ke-24 DPRD Kutim, Selasa (14/5/2024). LKPj ini tidak hanya menjadi kewajiban konstitusional, tetapi juga bukti nyata transparansi dan kinerja Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Ketua Panitia Khusus (Pansus) LKPj, Hepnie Armansyah, menegaskan bahwa penyampaian LKPj merupakan langkah penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

“LKPj ini menjadi wadah bagi Bupati untuk menyampaikan informasi penyelenggaraan pemerintahan selama satu tahun anggaran kepada DPRD dan masyarakat,” ujarnya dalam rapat paripurna tersebut.

Lebih lanjut, Juliansyah, Ketua Komisi C DPRD Kutim, menjelaskan bahwa penyusunan LKPj didasari oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan regulasi terkait lainnya. Hal ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang capaian kinerja berbagai program dan kegiatan selama satu tahun anggaran.

Baca Juga:  Tambang dan Perkebunan Mengancam Kutai Timur: Banjir, Relokasi, dan Harapan Solutif

“Penyusunan LKPj ini tidak hanya memenuhi regulasi, tetapi juga merupakan wujud komitmen Bupati Kutim untuk membangun kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintahnya,” jelas Juliansyah.

Komitmen tersebut dibuktikan dengan keseriusan Pansus LKPj dalam membahas dan mengevaluasi laporan tersebut. Berbagai rapat internal, kunjungan kerja, dan uji petik sampel proyek multiyears telah dilakukan untuk memastikan akurasi dan efektivitas program-program yang dilaksanakan.

“Pansus telah bekerja keras selama dua bulan terakhir untuk meneliti dan mendalami LKPj ini. Kami ingin memastikan bahwa LKPj ini tidak hanya memuat angka-angka, tetapi juga mencerminkan dampak nyata bagi masyarakat Kutai Timur,” ungkap Juliansyah.

Upaya tersebut menghasilkan serangkaian rekomendasi yang diharapkan dapat meningkatkan pelaksanaan pemerintahan di Kutim.

Baca Juga:  Dispora Kaltim Janji Transparansi, Bonus Atlet Ditunggu Realisasinya

“Kami berharap rekomendasi ini dapat menjadi pedoman bagi Pemkab Kutim untuk terus meningkatkan kinerjanya dan mewujudkan daerah yang semakin maju dan sejahtera,” pungkas Juliansyah. (Nur/Mul/ADV/DPRD Kutim)

Bagikan

.

.

Search
logo klausa.co

Afiliasi :

PT Klausa Media Indonesia

copyrightâ“‘ | 2021 klausa.co