Mahakam Ulu, Klausa.co – Wakil Bupati Mahakam Ulu (Mahulu), Yohanes Avun tengah viral, menjadi pembicaraan di media sosial. Dalam sebuah video berdurasi satu menit dia mendorong pemerintah pusat segera memperbaiki akses jalan di Mahulu yang memprihatinkan.
Dalam video itu, terlihat kondisi jalan menuju kabupaten pemekaran dari Kabupaten Kutai Barat tersebut. Tidak layak dilewati kendaraan. Baik roda dua maupun roda empat. Sebab, kondisi jalan yang masih tanah dan berlumpur.
Masih dari video, terlihat kendaraan roda empat yang mogok di tengah jalan akibat terhalang lumpur yang begitu tinggi. Atas hal tersebut, Avun angkat bicara. Dia meminta perhatian lebih dari pemerintah pusat untuk membantu menangani kerusakan jalan menuju daerahnya itu.
“Saya berharap perhatian dari pemerintah pusat untuk betul-betul serius menangani jalan ini, karena jalan ini menuju ke daerah, ke kota kami,” ucapnya dikutip dari videonya yang viral.
Avun meminta penanganan dari pemerintah pusat lantaran masuk kategori jalan nasional.
“Di sini ada manusia yang hidup, bukan kera. Saya harap jalan tak hanya diperbaiki. Namun benar-benar dibangun dengan serius,” serunya.
Avun menegaskan, daerah punya hak mendapat perhatian dari pusat. Terutama untuk pembangunan.
“Tolong pembangunan jalan jangan memerhatikan Jawa dan Sumatra saja. Kami di daerah juga perlu diperhatikan, kami juga manusia, ” kuncinya.
Menanggapi hal ini, Anggota Komisi V DPR RI, Irwan mengatakan, untuk segmen Long Bagun-Long Pahangi yang menjadi keluhan Wakil Bupati Mahulu itu, telah dia perjuangkan untuk dibiayai dengan pendanaan dari Asean Development Bank (ADB).
“Tahun ini sedang dilakukan kajian perencanaannya dan akan diperjuangkan untuk ditangani tahun depan. Dan ini juga sudah dipaparkan di depan Wabup Mahulu bulan November 2022 lalu. Sambil menunggu peningkatan jalan sebaiknya pemerintah daerah dapat mengoptimalkan perusahaan sekitar untuk memelihara spot-spot jalan yang rusak parah terutama di musim hujan,” ungkap Irwan saat dihubungi wartawan, Senin (23/1/2023).
Irwan mengatakan, bahwa untuk penanganan jalan di daerah dibutuhkan kerjasama dari pemerintah daerah. Jika ingin dibantu pembiayaan pusat dengan surat dari bupati berupa pernyataan bahwa lahan jalan-jalan tersebut tidak bermasalah.
“Dan itu yang sedang kami tunggu sampai saat ini suratnya,” jelasnya.
Selain segmen Tering-Long Bagun, Long Bagun-Long Pahangai, saat ini Kementerian PUPR juga menangani segmen Tiong Ohang-Long Pahangai, Batas Kalbar-Tiong Ohang dan Long Pahangai-Long Boh.
“Mahakam Ulu bagi kami adalah bagian Indonesia yang berhak juga mendapat keadilan terkait pembangunan infrastruktur. Itu komitmen kami di Komisi V DPR RI juga kementerian PUPR. Walau sejatinya ini adalah jalan yang menjadi kewenangan daerah,” pungkasnya. (Mar/Fch/Klausa)
