Jakarta, Klausa.co – Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024, sorotan kini mengarah pada netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Sri Wahyuni, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Sekdaprov Kaltim), tegas mengingatkan seluruh ASN di Bumi Etam agar tidak terlibat dalam pusaran politik yang berpotensi menggoyang integritas.
Wanita yang akrab disapa Sri itu menegaskan, menjaga netralitas bukan sekadar seruan kosong. Bagi ASN, ini adalah prinsip dasar yang mesti dijunjung tinggi, terutama saat pesta demokrasi seperti Pemilu dan Pilkada.
“Pilkada tinggal hitungan bulan. Kita sudah melalui Pemilu sebelumnya, dan kali ini tak ada yang berubah, ASN wajib netral. Profesionalisme tak boleh ternoda oleh afiliasi politik,” ujar Sri usai menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepala Daerah di Ecovention Ancol, Jakarta, Selasa (17/9/2024).
Dalam Rakornas itu, isu netralitas ASN menjadi sorotan utama, mengingat peran penting mereka dalam menjaga keseimbangan dan kepercayaan publik. Meskipun ASN tetap memiliki hak politik sebagai warga negara, Sri mengingatkan bahwa hak pilih tidak boleh dijadikan alasan untuk berperilaku partisan.
“ASN punya hak untuk memilih, tapi tugas kita sebagai pelayan publik adalah menjaga profesionalisme. Tidak ada ruang untuk mendukung calon secara terang-terangan. Itu jelas melanggar kode etik,” tegasnya.
Selain soal netralitas, Sri juga menekankan pentingnya menjaga kualitas pelayanan publik yang tak tersandera kepentingan politik. Menurutnya, profesionalisme ASN adalah kunci untuk membangun kepercayaan masyarakat.
“Ketika ASN mampu berdiri di atas semua kepentingan politik, di situlah keadilan bisa ditegakkan. Itulah yang diharapkan masyarakat dari kita,” pungkas Sri. (Wan/Fch/Klausa)
