Samarinda, Klausa.co – Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor mengatakan, pembangunan Ibu Kota Negara merupakan project atau program besar yang Undang-undangnya pun sudah dibuat dan disahkan Pemerintah Pusat beberapa waktu lalu.
Oleh karenanya, Ibu Kota Negara berada di Provinsi Kaltim merupakan kebijakan Pemerintah Pusat. “Soal IKN ini di mana itu urusan lain, mau di Kalteng, Kalsel, Kaltim, Kaltara ataupun di Kalbar itu sama-sama memiliki keunggulan. Tidak ada bedanya,” ucapnya, Jumat (26/8/2022).
Menurut sejarah, mulai Presiden pertama Ir Soekarno memang sudah mau memindahkan Ibu Kota Negara ke Kalimantan, tepatnya di Palangkaraya. Presiden kedua Soeharto pun demikian, juga ingin memindahkan Ibu Kota Negara ke Jonggol. Sedangkan Presiden keenam, ingin memindahkan Ibu Kota Negara ke Jonggol Selatan.
“Nah, Presiden ketujuh Bapak Jokowi telah memindahkan Ibu Kota Negara ke Pulau Kalimantan. Tepatnya ke Provinsi Kaltim,” jelasnya saat menghadiri pelantikan Ikatan Cendikiawan Dayak Nasional di Ballroom Hotel Harris jalan Untung Suropati, Kota Samarinda.
Ketika Presiden Jokowi telah menentukan Ibu Kota Negara ke Kaltim, tentunya hal tersebut merupakan urusan Presiden ketujuh Republik Indonesia. “Itu urusan beliau mau di mana menempatkan IKN, jadi jangan dianggap ini gara-gara Gubernur Kaltim membujuk-bujuk Pak Jokowi. Sehingga akhirnya pindah dari Kalteng ke Kaltim,” tegasnya.
Isran Noor pun mempersilahkan masyarakat Kaltim baik suku Dayak, Bugis, Banjar, Kutai, Jawa, Batak ataupun suku apapun itu agar dapat memanfaatkan kesempatan serta melibatkan diri dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara yang begitu besar dan luar biasa.
“Kita harus hidup dengan strategi untuk maju dan kesempatan ini jangan disia-siakan. Jadikan momen, jangan ketinggalan, jangan sampai kita menjadi penonton. Namun, kita juga harus memenuhi syarat, kompak, solid dan memiliki strategi-strategi yang handal dalam pembangunan IKN Nusantara,” pesan pria kelahiran Sangkulirang itu.
(APR/ADV/Diskominfo Kaltim)
IKUTI BERITA KLAUSA LAINNYA DI GOOGLE NEWS
