Samarinda, Klausa.co – Hotel Atlet yang berada di kompleks Gelora Kadrie Oening Samarinda menjadi salah satu aset daerah milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) yang terabaikan. Hotel yang dibangun pada tahun 2008 untuk mendukung Pekan Olahraga Nasional (PON) ini kini dalam kondisi memprihatinkan.
Salehuddin, Anggota Komisi IV DPRD Kaltim mengaku miris melihat hotel yang tidak beroperasi selama kurang lebih belasan tahun itu. Menurutnya, sejumlah kelengkapan di Hotel Atlet sudah tidak berfungsi lagi. Bahkan, ada aksi pencurian barang elektronik dan perkakas di hotel tersebut.
“Pemerintah harus memanfaatkan hasil-hasil daerahnya yang selama ini terbengkalai. Nah salah satu aset itu adalah Hotel Atlet Samarinda,” ujarnya, beberapa waktu lalu.
Salehuddin menambahkan, sebenarnya ada banyak aset-aset daerah lainnya yang juga butuh perhatian lebih dari Pemprov Kaltim. Misalnya, Stadion Utama Palaran Samarinda yang juga terbengkalai. Namun, ia berharap pemerintah bisa memulai dari Hotel Atlet Samarinda untuk proses memaksimalkan pemanfaatannya.
“Kalau bisa, dimulai dari Hotel Atlet Samarinda dulu, lalu kita akan menyasar ke yang lain-lainnya,” jelasnya, di Gedung B Kompleks DPRD Kaltim jalan Teuku Umar, Kota Samarinda.
Salehuddin mengaku, ada beberapa usulan yang sudah disampaikan DPRD Kaltim soal pemanfaatan Hotel Atlet Samarinda ini. Akan tetapi, belum ada realisasi pasti atas semua usulan-usulan tersebut.
“Kami tidak tahu ya, sejak tahun 2016 itu ada beberapa upaya oleh perangkat daerah untuk memaksimalkannya. Saya pikir tidak ada rasa serius dan konsisten dari pemerintah provinsi saja,” terangnya.
Pria kelahiran 1978 ini meminta pemerintah untuk memanfaatkan aset-aset daerah milik Provinsi Kaltim secara maksimal. Sehingga, bangunan yang dibuat menggunakan APBD hingga miliaran rupiah bisa lebih produktif, tidak didiamkan begitu saja.
“Hotel Atlet Samarinda dan aset-aset daerah lainnya harus menjadi prioritas, jangan hanya pandai membangun gedung tapi tidak pintar merawat maupun memberikan benefit dari bangunan yang kita bangun itu,” tegas Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi Kaltim itu. (Apr/Fch/ADV/DPRD Kaltim)
