Samarinda, Klausa.co – Wakil Gubernur Kalimantan Timur Hadi Mulyadi meminta agar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berhubungan dengan pendidikan baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota dapat memaksimalkan sekolah inklusi di Benua Etam.
Sebagai informasi, sekolah inklusi adalah sekolah yang juga memberikan pendidikan untuk anak penyandang disabilitas. Di sekolah ini, baik penyandang disabilitas maupun tidak, akan belajar di kelas yang sama dan mendapat pendidikan yang serupa.
“Kemampuan mereka bisa makin maksimal kalau difasilitasi. Makanya, saya harap di seluruh kabupaten/kota di Kaltim ini ada sekolah inklusi dari tingkat SD, SMP maupun SMA,” ucapnya ketika ditemui awak media di Pendopo Odah Etam, Kompleks Kantor Gubernur Kaltim, Samarinda.
Menurutnya, penyandang disabilitas harus mendapatkan haknya. Khususnya, layanan pendidikan bermutu pada satuan pendidikan di semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan secara inklusi dan khusus.
Nantinya, orang nomor dua di Benua Etam ini akan menyampaikan keinginan itu pada instansi terkait untuk bisa mewujudkannya. Mengingat, ini termasuk salah satu visi dan misi Kaltim Berdaulat paling prioritas.
Disebutkan pada poin pertama, berdaulat dalam pembangunan khususnya sumber daya manusia (SDM) berakhlak mulia dan berdaya saing terutama bagi perempuan, pemuda dan disabilitas.
“Mungkin tidak semua daerah ada sekolah inklusi. Namun, harapannya akan ada sekolah inklusi yang memfasilitasi para penyandang disabilitas. Kami akan dukung penuh, karena itu adalah misi pertama dari Gubernur,” jelasnya, Senin (5/12/2022).
Selain itu, Hadi juga meminta agar seluruh perusahaan yang ada di Kaltim lebih peduli dan memperhatikan hak-hak penyandang disabilitas. Salah satunya, dengan memberikan bantuan dan menyalurkan CSR.
“Saya mohon perusahaan-perusahaan besar menyalurkan CSR-nya secara khusus pada para penyandang disabilitas. Mereka perlu mendapat perhatian khusus karena penyandang disabilitas ini juga punya keterampilan yang perlu dikembangkan,” terangnya.
Selain itu, ia juga berharap agar seluruh masyarakat di Kaltim ini bisa memberikan kesempatan kepada penyandang disabilitas untuk bekerja, berkarya, berpartisipasi membangun Kaltim dan Indonesia.
“Saya harap semua masyarakat bisa melakukan hal itu. Selanjutnya tugas kami, pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota akan memfasilitasi mereka. Supaya, mereka mendapatkan kemudahan sesuai dengan disabilitas yang disandang,” tegasnya.
Ditempat yang sama, Ketua Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kaltim Anni Juwairiyah berharap agar pemerintah bisa semakin peduli dan mau memberikan hak-hak bagi penyandang disabilitas kedepannya.
“Apalagi sekarang ini, kita sebagai para penyandang disabilitas punya hak-hak yang sudah diatur dalam undang-undang. Kita harap hak itu menjadi wujud nyata di Provinsi Kaltim, sesuai yang tertulis di dalam perundang-undangan,” harapnya. (apr/fch/klausa)
IKUTI BERITA KLAUSA LAINNYA DI GOOGLE NEWS
