Kutim, Klausa.co – Dalam rapat dengar pendapat di DPRD Kutai Timur (Kutim) pada Rabu (17/7/2024), Novel Tyty Paembonan menegaskan pentingnya pengesahan rancangan peraturan daerah (Perda) mengenai pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS. Novel, yang juga Ketua Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah tentang isu ini, menjelaskan bahwa data terkait HIV/AIDS dapat diperoleh dari Komisi Penanggulangan AIDS Daerah (KPAD) dan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kutim.
“Data pengidap HIV dan AIDS bisa diperoleh melalui KPAD dan Dinkes, pasalnya mereka yang memiliki data yang valid,” ujar Novel.
Ia memperingatkan tanpa Perda yang efektif, jumlah pengidap penyakit ini kemungkinan akan terus meningkat.
“Kenaikan kasus HIV/AIDS sudah diprediksi. Saat ini, kita belum memiliki perda atau tindakan yang jelas. Jadi, tanpa langkah konkret, sulit untuk mencegah penularan lebih lanjut,” jelasnya.
Novel berharap Perda segera disahkan dan diikuti dengan peraturan Bupati. Dalam diskusi tersebut, ia juga memberikan contoh konkret mengenai tantangan di lapangan.
“Misalnya di area refleksi dan massage di berbagai tempat, jika tidak ada penertiban dari Perhimpunan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI), kami berharap nantinya disediakan bantuan kondom dan perlengkapan lainnya,” katanya.
Menurut Novel, langkah tersebut bertujuan bukan untuk mendorong perilaku berisiko, tetapi untuk mencegah penularan.
“Ini bukan untuk memudahkan mereka, tetapi untuk pencegahan. Tanpa perlindungan, niat yang tidak sehat bisa menjadi masalah yang lebih besar,” tambahnya.
Sebagai anggota Komisi A, Novel juga menyarankan agar rumah-rumah yang berpotensi menjadi pusat penyebaran HIV/AIDS ditertibkan dan diberi solusi untuk meningkatkan kesejahteraan melalui UMKM atau inisiatif mandiri.
“Lebih baik jika rumah-rumah tersebut diberdayakan dengan solusi mandiri daripada menjadi tempat penyebaran. Ini akan lebih efektif dalam jangka panjang,” tutupnya. (Nur/Mul/ADV/DPRD Kutim)
