Samarinda, Klausa.co – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) menjanjikan kesiapan pelaksanaan program pendidikan gratis alias GratisPol untuk jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Program ini menjadi bagian dari komitmen memperluas akses dan meningkatkan kualitas pendidikan di Bumi Etam, khususnya lewat skema Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDa) dan dukungan perlengkapan sekolah.
Kepala Bidang SMK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim, Surasa, menyebut program ini secara teknis dan anggaran telah siap dieksekusi.
“Untuk SMA dan SMK, GratisPol tinggal dijalankan. Refocusing anggarannya juga sudah disiapkan,” kata Surasa saat ditemui, Senin (30/6/2025).
Namun ia menyebut, pelaksanaan program di tahun perdana harus tetap memperhatikan batas fiskal daerah. Karena itu, penerapannya akan dilakukan secara bertahap.
“Ini tahun pertama, jadi kita harus antisipasi kemungkinan di lapangan. Tidak semua bisa dipenuhi sekaligus karena ada keterbatasan fiskal,” ujarnya.
Menurut Surasa, program GratisPol akan mengakomodasi bantuan BOSDa dan bantuan seragam sekolah. Namun distribusinya tidak dilakukan secara serempak ke seluruh sekolah. Strateginya akan menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah agar program tetap berjalan berkelanjutan.
“GratisPol merangkul dua komponen utama, yakni BOSDa dan seragam sekolah. Tapi semuanya akan dilakukan bertahap,” jelasnya.
Khusus untuk SMK, pemerintah berencana menaikkan alokasi dana operasional hingga mencapai Rp4 juta per siswa per tahun. Jumlah itu merupakan hasil kombinasi dari BOS pusat dan tambahan dari BOSDa.
“Penambahan ini penting untuk meningkatkan kualitas sumber belajar dan tenaga pendidik di SMK,” lanjut Surasa.
Ia menyebut GratisPol bukan sekadar janji politik, tetapi bukti kehadiran pemerintah dalam memenuhi hak pendidikan masyarakat dan mendorong peningkatan mutu secara konkret.
“Penerapannya tentu harus sesuai prosedur dan kemampuan keuangan daerah. Tapi semangatnya adalah memastikan akses pendidikan tidak lagi dibatasi oleh biaya,” tegas Surasa. (Din/Fch/ADV/Diskominfo Kaltim)
