Samarinda, Klausa.co – Kepeminpinan pemerintahan di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) telah berganti. Aulia Rahman Basri dan Rendi Solihin kini menjabat sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kukar periode 2025–2030, usai dilantik oleh Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas’ud di Pendopo Lamin Etam, Samarinda, Senin (23/6/2025).
Pelantikan berlangsung khidmat dan dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, termasuk Wakil Gubernur Seno Aji, Sekda Provinsi Sri Wahyuni, dan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dari tingkat provinsi dan kabupaten.
Dalam sambutannya, Gubernur yang akrab disapa Harum itu menekankan besarnya tanggung jawab yang kini diemban Aulia dan Rendi. Ia berharap kepemimpinan keduanya mampu menjawab berbagai tantangan pembangunan dan membawa manfaat nyata bagi warga Kukar.
“Selamat bertugas. Amanah ini besar dan harus dijalankan dengan komitmen serta integritas penuh demi rakyat Kutai Kartanegara,” ujar Harum.
Ia juga menegaskan pentingnya sinergi antara Pemerintah Kabupaten Kukar dan Pemerintah Provinsi Kaltim, terlebih Kukar memegang posisi strategis sebagai kabupaten tertua dan terbesar di Bumi Etam. Selain dikenal sebagai daerah kaya sumber daya alam, sebagian wilayah Kukar kini masuk dalam kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Ini bukan sekadar kehormatan, tapi juga tantangan besar. Diperlukan kepemimpinan inklusif yang berpihak pada rakyat,” tegasnya.
Gubernur juga menyoroti pentingnya pembangunan yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, seperti pendidikan, layanan kesehatan, infrastruktur, hingga perlindungan sosial. Ia meminta agar program-program unggulan provinsi seperti Gratispol dan Jospol benar-benar terasa hingga ke pelosok desa.
Namun di balik harapan itu, ia tak lupa memberikan peringatan keras terhadap potensi penyalahgunaan wewenang. Harum mengingatkan agar pemerintahan dijalankan secara bersih dan bertanggung jawab.
“Jangan tergoda oleh praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Jabatan bukan alat memperkaya diri, tapi ladang pengabdian,” katanya tajam.
Menurutnya, kemajuan daerah hanya bisa dicapai jika para pemimpin mengedepankan kepentingan publik, bukan pribadi.
“Lebih baik hidup sederhana tapi terhormat, daripada bergelimang kemewahan tapi mengkhianati kepercayaan rakyat,” tutupnya. (Din/Fch/ADV/Diskominfo Kaltim)
