Samarinda, Klausa.co – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kaltim tahun 2021 hingga kini masih belum disahkan. Meski demikian, hal tersebut dinilai tidak memengaruhi penyusunan APBD-P Murni tahun 2022 Samarinda.
Alotnya kesepakatan antara Pemprov dengan DPRD Kaltim ini tidak begitu berdampak. Sebab Pemkot dan DPRD Samarinda, telah menyepakati nota APBD-P 2021 dengan dengan target pendapatan Rp1,9 triliun.
“Enggak ada pengaruhnya. Kita di sini sudah menetapkan APBD-P 2021. Karena angkanya engga banyak berubah dari sebelumnya,” ungkap Wakil Ketua DPRD Samarinda, Helmi Abdullah, Sabtu (16/10/2021).
Helmi mengatakan, bahwa nota kesepakatan Pemprov dan DPRD Kaltim telah ditemukan, dan nantinya akan ada aliran anggaran dari perihal tersebut. Dengan demikian, maka nantinya tidak akan berpengaruh signifikan bagi anggaran Samarinda.
“Kalau ada transfer dari provinsi enggak terlalu besar pergeserannya,” imbuhnya.
Bahkan menurut Helmi, saat ini Pemkot dan DPRD Samarinda lebih berfokus pada pembahasan nota kesepakatan APBD-P murni 2021, ketimbang ikut berkutat di persoalan anggaran Kaltim.
“Dalam waktu dekat ini menunggu waktu pembahasan APBD-P murni (2022) dengan Pemkot. Kemarin notanya sudah disepakati. Kami menunggu asistensi dari provinsi dulu, kalau sudah baru kita sepakati,” terang politisi Partai Gerindra itu.
Terkait besaran anggaran APBD-P murni 2022 nantinya, Helmi mengaku belum mendapat gambaran nominalnya. Sebab pada rancangan anggaran sebelumnya, banyak pendanaan difokuskan ke penanganan Covid-19.
“Kalau waktu pembahasannya kan dibatasi sampai November nanti. Tapi kalau angkanya belum tau pastinya. Tapi, biasanya itu du atas Rp1 triliun. Karena nanti juga bakal ada dana transfer dari pusat,” kuncinya.
(ADV/ Tim Redaksi Klausa)
