Samarinda, Klausa.co – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mulai menjalankan kebijakan efisiensi anggaran. Tak tanggung-tanggung, pemangkasan belanja negara mencapai Rp306,7 triliun dari total anggaran Rp3.621,3 triliun yang dialokasikan untuk tahun 2025. Langkah ini disebut-sebut sebagai strategi untuk memastikan program prioritas tetap berjalan, terutama program makan gratis bagi lebih dari 82 juta anak dan ibu hamil yang membutuhkan tambahan dana hingga Rp100 triliun.
Kebijakan ini diatur dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025. Sejumlah pos anggaran menjadi sasaran pemangkasan: perjalanan dinas, seminar, alat tulis kantor, hingga berbagai kegiatan seremonial. Namun, kebijakan ini juga berimbas pada sektor lain, termasuk perguruan tinggi yang harus menyesuaikan diri dengan anggaran yang lebih ketat.
Wali Kota Samarinda, Andi Harun, menjadi salah satu kepala daerah yang angkat bicara. Ia menyatakan dukungannya terhadap kebijakan ini.
“Prinsipnya, kita bagian dari pemerintah nasional dan harus mendukung kebijakan efisiensi ini. Di daerah, yang paling penting adalah mengatur belanja dengan cermat,” ujar Andi Harun.
Menurutnya, strategi pembiayaan bertahap bisa menjadi solusi agar proyek-proyek daerah tetap berjalan tanpa mengganggu anggaran yang tersedia. Ia mencontohkan proyek yang sebelumnya dirancang selesai dalam satu tahun bisa diperpanjang menjadi dua tahun.
“Dengan begitu, kita tetap menjalankan program pembangunan tanpa bertabrakan dengan kebijakan efisiensi anggaran,” kata pria yang akrab disapa AH itu.
Namun, efisiensi anggaran tak sekadar soal memangkas belanja. AH menuturkan, pemangkasan ini menuntut kepala daerah untuk lebih kreatif dalam mencari sumber pendanaan alternatif.
“Inovasi dan kreativitas di semua level pemerintahan menjadi kunci. Kepala daerah harus bisa menyiasati anggaran agar program pembangunan tidak terhenti,” tegasnya. (Yah/Fch/Klausa)
