Samarinda, Klausa.co – Aliansi Mahasiswa Anti Korupsi Kalimantan Timur (AMAK Kaltim) sedang menyuarakan keresahan terhadap sejumlah dugaan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim. Mereka menyoroti dugaan manipulasi pajak oleh perusahaan, praktik nepotisme di BUMD, hingga keberadaan “penguasa bayangan” yang dinilai merusak tata kelola pemerintahan.
Koordinator Lapangan AMAK Kaltim, Faisal Hidayat menyatakan, praktik-praktik semacam ini tak boleh dibiarkan terus terjadi. Ia menyebut beberapa dugaan yang menjadi sorotan, mulai dari manipulasi pajak yang ditengarai dilakukan PT Barokah Karya Energy (BKE), hingga proses seleksi pimpinan perusahaan daerah yang mereka nilai sarat kepentingan golongan tertentu.
“Jangan karena merasa dekat dengan pejabat teras, semua bisa diatur. Ini sudah sangat meresahkan,” kata Faisal dalam rilis yang diterima Klausa.co pada Rabu (23/7/2025).
Faisal juga menyinggung soal keberadaan sosok berinisial H. Sosok ini disebut-sebut memiliki pengaruh besar di lingkup Pemprov Kaltim, bahkan ditengarai melebihi pejabat terpilih.
“Masa ada orang yang lebih kuat dari pejabat resmi? Ini negara hukum, bukan negara kekuasaan keluarga,” tegasnya.
Dia menegaskan, Kaltim adalah milik segenap masyarakatnya, bukan milik golongan tertentu. Karena itu, ANAK Kaltim berencana menggelar aksi yang tujuannya mendorong pemerintah bersih dari praktik-praktik menyimpang.
Tak hanya itu, AMAK juga mendesak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kaltim tegas mengusut dugaan korupsi dalam proyek renovasi gedung DPRD Kaltim. Menurut mereka terdapat sejumlah kejanggalan, termasuk soal perbedaan standar ruang antar anggota dewan.
“Proyek renovasi itu menimbulkan banyak pertanyaan. Ada ruang yang standar, tapi ada juga yang disulap lebih mewah. Kami minta Kejati usut kontraktor dan alokasi anggarannya,” ujarnya.
Sebagai bentuk tekanan publik, AMAK Kaltim akan menggelar aksi damai pada Jumat, 25 Juli 2025 mendatang. Aksi dijadwalkan berlangsung di dua titik, yakni Kegubernuran Kaltim dan Kejati Kaltim.
“Sekitar 100 massa akan turun. Kami ingin Pemprov bersih, dan Kejati tidak tinggal diam,” tutup Faisal. (Nur/Fch/Klausa)
