Samarinda, Klausa.co – Pemerintah Pusat melalui Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) akan menggelontorkan dana sebesar Rp 466 Triliun untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Selain APBN, dana pembangunan IKN juga berasal dari public private partnership (PPP) dan kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU). Bisa juga dari investasi sektor swasta, BUMN, obligasi publik, dan lainnya.
Hal itu dibenarkan Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Kaltim Riza Indra Riadi di Ballroom Hotel Aston Jalan Pangeran Hidayatullah, Kota Samarinda pada Kamis (21/7/2022) lalu. Bila tadinya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kaltim setiap tahunnya sekitar Rp10 Triliun hingga Rp12 Triliun. Maka ketika IKN berada di Kaltim, paling tidak sebesar Rp466 triliun akan dikucurkan ke IKN Nusantara.
“Bukan menetes lagi, tapi tercurah kepada daerah kita. Apalagi daerah yang dekat dengan IKN. Hitung saja 10 triliun dengan Rp466 triliun, jauh sekali bedanya,” ucapnya.
Selain itu lanjut Mantan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kaltim itu, beberapa jembatan dan jalan akan diubah statusnya menjadi milik nasional atau kewenangannya berada di Pemerintah Pusat. “Jadi yang dulunya berstatus jalan provinsi ataupun jalan kabupaten/kota, akan diubah statusnya menjadi jalan nasional,” jelasnya
Dengan peralihan status ini, Riza, sapaan akrabnya, yakin daerah-daerah di Benua Etam bisa lebih maju. Karena, banyak infrastruktur yang akan dibenahi dan dibangun. “Tol dan jembatan kita akan bertambah, bahkan ditingkatkan, apalagi daerah yang menuju IKN Nusantara. Pasti lebih maju lagi,” ujarnya.
Menurutnya, kabupaten/kota yang ada di Kaltim akan menerima dampak positif dari perpindahan IKN, seperti halnya Bekasi, Tangerang Selatan dan Depok yang turut maju bersama imbas menajdi kota satelit DKI Jakarta. “Tentunya harus didorong, dan harus didukung. Kalau tidak, kita sendiri yang rugi,” tegasnya.(APR/FCH/Klausa)
IKUTI BERITA KLAUSA LAINNYA DI GOOGLE NEWS
