Samarinda, Klausa.co – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) mendorong pembentukan Kampung Siaga Bencana (KSB) sebagai garda awal penanganan bencana. Skema ini diproyeksikan mempercepat respons warga di wilayah rawan sebelum bantuan eksternal tiba.
KSB berfokus pada penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi potensi bencana, baik yang bersifat alam maupun sosial. Program ini diutamakan dibentuk di kabupaten dan kota dengan tingkat kerawanan tinggi.
KSB tak hanya dirancang sebagai basis kerja relawan Taruna Siaga Bencana (Tagana), melainkan sebagai ruang kolaborasi antara relawan dan warga setempat. Model ini diharapkan mampu mempercepat penanganan awal saat bencana terjadi, terutama pada fase kritis sebelum bantuan dari luar wilayah masuk.
Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama Bidang Penanganan Bencana Dinas Sosial Kaltim, Arif Maulana, menyebut keberadaan KSB sangat menentukan dalam fase awal kebencanaan. Menurutnya, penanganan darurat sangat bergantung pada apa yang dikenal sebagai golden time, sebuah periode krusial yang berpengaruh besar terhadap keselamatan korban dan skala dampak bencana.
“Di fase itu, KSB berperan penting karena masyarakat sudah siap bergerak lebih dulu,” ujar Arif, Selasa (27/1/2026).
Selain fokus pada evakuasi dan penyelamatan, KSB juga diproyeksikan sebagai lumbung logistik darurat. Konsep ini memungkinkan pemenuhan kebutuhan dasar korban dilakukan secara mandiri di lokasi kejadian, tanpa harus menunggu distribusi bantuan dari luar daerah.
“KSB kami dorong agar mampu menyiapkan logistik dasar, sehingga masyarakat tidak sepenuhnya bergantung pada bantuan yang datang belakangan,” kata Arif.
Saat ini, tercatat sebanyak 14 Kampung Siaga Bencana telah terbentuk dan aktif di sejumlah daerah di Bumi Etam. Wilayah tersebut meliputi Samarinda, Balikpapan, Kutai Timur, Penajam Paser Utara, Paser, Kutai Barat, dan Kutai Kartanegara. KSB di daerah-daerah ini telah terlibat langsung dalam berbagai penanganan kejadian, mulai dari kebakaran permukiman hingga pencarian korban tenggelam.
Arif menjelaskan, pembentukan KSB tidak dilakukan secara merata di seluruh desa. Penentuan lokasi didasarkan pada tingkat kerawanan wilayah dan keberadaan unsur relawan Tagana sebagai syarat utama.
Para relawan Tagana sendiri diwajibkan menguasai sejumlah keterampilan dasar, di antaranya pengelolaan dapur umum, pendirian tenda darurat, hingga pemberian dukungan psikososial bagi para penyintas bencana.
Di sisi lain, Pemprov Kaltim juga secara rutin melakukan evaluasi terhadap kinerja relawan Tagana. Meski bekerja secara sukarela tanpa gaji, dedikasi mereka tetap mendapat perhatian melalui pemberian tali asih sebagai bentuk apresiasi.
“Mereka ini relawan murni yang turun langsung ke masyarakat, menjadi garda terdepan saat bencana terjadi, baik dalam penyelamatan maupun pemenuhan kebutuhan dasar warga,” pungkas Arif. (Din/Fch/Klausa)
