Samarinda, Klausa.co – Kelanjutan pembangunan Teras Samarinda tahap III belum bisa dipastikan. Wali Kota Samarinda, Andi Harun, menegaskan keputusan baru akan diambil setelah evaluasi kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026.
Andi Harun menyebut, berbeda dengan tahap II yang sudah aman karena dananya telah teralokasi, tahap III masih menunggu kepastian fiskal.
“Apakah berlanjut atau tidak, masih tanda tanya. Intinya, kami tidak boleh memaksakan diri,” tegasnya usai rapat paripurna penandatanganan KUA-PPAS 2026 di DPRD Samarinda, Jumat (15/8/2025).
Menurutnya, Pemkot kini harus berhati-hati menyusun belanja daerah. Efisiensi Dana Bagi Hasil (DBH) dari pusat membuat Pemkot melakukan simulasi APBD lebih ketat.
“Kami akan bahas data penerimaan dan kemampuan belanja tahun depan secara terbuka, tanpa ada yang ditutupi,” jelasnya.
Mantan legislator DPRD Kaltim itu menerangkan, prioritas anggaran tetap diarahkan ke kebutuhan wajib seperti gaji pegawai, tunjangan, pendidikan, kesehatan, penyediaan air bersih, dan pengendalian inflasi.
“Kalau inflasi tidak terkendali, harga bahan pokok bisa fluktuatif dan berdampak pada daya beli masyarakat,” ucapnya.
Selain itu, program dari setiap OPD akan diperiksa detail untuk memastikan penggunaan anggaran lebih efisien.
“Situasi ini tidak kita inginkan, tapi harus dilakukan karena kemampuan fiskal menurun,” tambahnya.
Meski Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan tren positif, ketergantungan terhadap DBH masih besar. Karena itu, Andi mengajak semua pihak mendorong inovasi agar PAD bisa lebih ditingkatkan.
“Lebih baik kita satukan tenaga, gagasan, dan kekompakan untuk meningkatkan PAD secara kreatif,” pungkasnya. (Yah/Fch/Klausa)
