Samarinda, Klausa.co – Di tengah sorotan publik dan kritik terhadap program pendidikan gratis GratisPol, muncul pembelaan dari sejumlah tokoh yang menilai program ini sebagai langkah strategis jangka panjang bagi Kalimantan Timur (Kaltim). Bukan hanya soal membebaskan biaya kuliah, GratisPol dinilai sebagai pintu masuk transformasi ekonomi berbasis sumber daya manusia.
Mantan Ketua Tim Transisi Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim, Rusmadi Wongso, menyebut program ini sebagai bagian dari visi besar pembangunan Kaltim pasca-ketergantungan pada sektor tambang dan migas. Ia menegaskan bahwa GratisPol adalah investasi masa depan, bukan sekadar program populis.
“Ini bukan cuma soal gratis, tapi bagian dari pembangunan sistem jangka panjang. Ini keberanian politik yang langka,” ujar Rusmadi, Selasa (1/7/2025).
Menurutnya, langkah awal GratisPol yang menyasar mahasiswa baru adalah fondasi penting menuju pemerataan akses pendidikan tinggi. Ia pun menilai program ini sebagai lompatan kepemimpinan dari Gubernur Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji.
“Cuma ada satu kepala daerah yang berani mulai bantuan pendidikan menyeluruh seperti ini, dan itu di Kaltim,” tegasnya.
Rusmadi mencontohkan Kabupaten Kediri di Jawa Timur sebagai bukti bahwa transformasi ekonomi berbasis SDM bisa berhasil. Kediri, menurutnya, tumbuh melalui industri padat karya, bukan lagi tambang.
“GratisPol adalah jalan untuk mencetak SDM unggul. Kalau kita serius, Kaltim bisa keluar dari ketergantungan pada sumber daya tak terbarukan,” ujarnya.
Di sisi lain, Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Sarkowi V. Zahry, menilai program ini masih menyisakan pekerjaan rumah besar, terutama soal sosialisasi. Ia menyebut banyak mahasiswa dan masyarakat belum memahami teknis pelaksanaan GratisPol, terutama terkait penghapusan Uang Kuliah Tunggal (UKT).
“Informasi di lapangan masih simpang siur. Jangan sampai masyarakat bingung karena kurang sosialisasi,” kata Sarkowi, Rabu (2/7/2025).
Meski begitu, Sarkowi menghargai keberanian mahasiswa yang menyuarakan keresahan mereka. Ia mendorong forum-forum diskusi sebagai ruang dialog antara warga dan pembuat kebijakan.
Terkait payung hukum, ia menilai dasar hukum berupa Peraturan Gubernur (Pergub) belum cukup kokoh. DPRD, katanya, siap mendorong penguatan hukum jika diperlukan.
“Kalau cuma Pergub belum cukup kuat, mari kita dorong jadi Perda,” ujarnya.
Sarkowi juga meminta publik memberi waktu untuk melihat efektivitas program sebelum menjatuhkan penilaian. Menurutnya, evaluasi mesti berbasis pelaksanaan, bukan asumsi.
“Biarkan dulu berjalan. Kalau nanti ada kekurangan, kita evaluasi bersama,” pungkasnya. (Din/Fch/Klausa)
