Samarinda, Klausa.co – Ketergantungan Kalimantan Timur (Kaltim) terhadap pasokan pangan dari luar daerah menjadi sorotan serius Anggota DPRD Kaltim, Salehuddin. Legislator dari daerah pemilihan Kutai Kartanegara (Kukar) ini menilai, potensi pertanian, peternakan, dan perikanan di daerahnya sangat besar, namun belum digarap maksimal. Salah satu jalan keluarnya, melibatkan perusahaan-perusahaan besar sebagai mitra strategis kelompok tani dan nelayan.
“Banyak perusahaan besar beroperasi di Kukar dan Kaltim pada umumnya. Mereka perlu dilibatkan sebagai bapak angkat bagi petani, peternak, maupun nelayan,” kata Salehuddin.
Menurutnya, kemitraan seperti ini akan mempercepat kemandirian pangan di tengah meningkatnya kebutuhan, terutama jelang beroperasinya Ibu Kota Negara (IKN) di wilayah Kaltim.
Salehuddin mengusulkan agar skema keterlibatan perusahaan dilakukan melalui program tanggung jawab sosial (CSR) yang selama ini lebih banyak diarahkan ke pembangunan jalan dan fasilitas publik. Padahal, sektor pangan juga mendesak untuk diperkuat.
“CSR bisa dimanfaatkan untuk pembangunan irigasi, penyediaan alat pertanian, pelatihan, sampai akses pasar bagi petani. Ini bentuk tanggung jawab bersama dalam membangun kedaulatan pangan,” ujarnya.
Ia menyoroti lima kawasan irigasi di Kukar yang berpotensi mendongkrak produksi pangan, namun belum tergarap maksimal karena terbatasnya infrastruktur. Menurutnya, jika ada intervensi kolaboratif antara pemerintah dan sektor swasta, dampaknya akan jauh lebih terasa dan merata.
Politikus Golkar ini juga menekankan pentingnya perencanaan pembangunan yang selaras dengan kebutuhan lapangan. Ia memastikan akan mengawal pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) agar tidak berhenti sebagai dokumen seremonial.
“RPJMD harus menjadi jawaban atas tantangan nyata, terutama ketahanan pangan. Kami ingin itu melibatkan semua pihak, bukan hanya pemerintah,” tutupnya. (Din/Fch/ADV/DPRD Kaltim)
