Samarinda, Klausa.co – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) kembali menorehkan catatan penting dalam tata kelola keuangan daerah. Untuk ke-12 kalinya secara berturut-turut, Pemprov Kaltim berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).
Penyerahan opini WTP tersebut dilakukan dalam agenda Laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah yang digelar BPK RI Perwakilan Kaltim di Gedung B DPRD Kaltim, Jumat (23/5/2025). Hadir langsung dalam acara itu, Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji menyampaikan apresiasinya terhadap seluruh jajaran Pemprov dan tim BPK RI yang dinilai telah bekerja profesional sepanjang proses pemeriksaan berlangsung.
“Saya ucapkan terima kasih kepada tim BPK RI serta semua perangkat daerah yang telah mendukung penuh dan menyediakan data yang dibutuhkan,” kata Seno dalam sambutannya.
Ia menjelaskan, proses audit dimulai dengan pemeriksaan interim selama 35 hari, fokus pada penilaian sistem pengendalian intern serta identifikasi risiko. Laporan Keuangan Unaudited kemudian diserahkan pada 26 Maret 2025, sesuai amanat UU Nomor 1 Tahun 2004. Pemeriksaan berlanjut dengan audit terinci selama 30 hari sebelum opini akhirnya diumumkan.
Namun di balik apresiasi atas capaian WTP tersebut, Seno Aji menekankan bahwa penghargaan ini bukanlah garis akhir.
“Capaian ini memang luar biasa, tapi bukan tujuan akhir. Yang utama adalah bagaimana kita terus memperbaiki layanan publik dan menjalankan pengelolaan keuangan yang lebih baik lagi,” tegasnya.
Menurut Seno, opini WTP adalah cerminan dari tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel. Ia menyebut keberhasilan ini selaras dengan visi Kaltim untuk menyiapkan Generasi Emas 2045, yang menuntut sinergi antarlembaga dan komitmen pelayanan publik yang kuat.
Seno juga menyampaikan terima kasih kepada Staf Ahli Keuangan Pemerintah Pusat BPK RI yang disebutnya telah memberikan perhatian dan bimbingan dalam penyempurnaan sistem keuangan daerah.
Sebelum mengakhiri sambutannya, Seno memberikan arahan tegas kepada seluruh pimpinan perangkat daerah untuk tidak abai terhadap rekomendasi BPK. Ia meminta agar segera disusun rencana aksi dan laporan tindak lanjut atas temuan yang ada, demi memastikan tidak terulangnya persoalan yang sama ke depan.
“Kita jadikan ini sebagai momentum evaluasi. Tujuannya bukan semata WTP, tapi pemerintahan yang bersih dan efisien untuk masyarakat Kaltim,” tutupnya. (Din/Fch/ADV/Diskominfo Kaltim)
