Kukar, Klausa.co – Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kutai Kartanegara (Disdamkarmatan Kukar), Fida Hurasani, mengungkapkan bahwa pemerintah kabupaten telah memberikan dukungan yang cukup besar bagi sektor pemadam kebakaran. Namun, ia menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki berbagai prioritas lain yang harus diperhatikan, termasuk pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan.
“Dukungan dari pemerintah kabupaten sebenarnya cukup besar. Tapi, kan prioritas pemkab ini bukan cuma pemadam kebakaran. Wilayah kita luas, banyak jalan yang perlu diperbaiki, ada juga pembuatan jalan baru yang membutuhkan perhatian,” ujar Fida.
Meski dihadapkan pada keterbatasan anggaran, Fida mengapresiasi perhatian yang sudah diberikan pemerintah. Menurutnya, anggaran untuk pemadam kebakaran tidak bisa langsung dipenuhi secara penuh, tetapi diberikan secara bertahap.
“Alhamdulillah perhatian tetap ada. Kalau tidak ada perhatian, tidak mungkin seperti ini. Tapi, kita juga paham, semuanya harus dilakukan bertahap. Wajar kalau pemerintah punya prioritas lain,” tambahnya.
Fida juga menegaskan bahwa pihaknya akan tetap loyal terhadap kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pada 2025. Meskipun semula ada harapan peningkatan anggaran, pihaknya tetap berkomitmen menjalankan tugas dengan optimal.
“Harusnya 2025 ini kita dapat tambahan anggaran untuk memenuhi kebutuhan operasional. Tapi karena ada efisiensi, ya kita loyal dengan keputusan itu. Ini bukan soal suka atau tidak suka terhadap DAMKAR atau pimpinan, ini kebijakan nasional,” tegasnya.
Sebagai pimpinan, Fida meminta jajarannya untuk tetap bersabar dan bekerja secara maksimal meski dengan keterbatasan anggaran.
“Saya selalu sampaikan ke anggota, kita tetap bekerja dengan kemampuan yang ada. Kita menahan diri, tetap menjalankan tugas,” ujarnya.
Fida juga menekankan bahwa anggaran yang digunakan untuk operasional pemadam kebakaran adalah uang negara, sehingga harus dikelola dengan bijaksana dan sesuai kebijakan pemerintah.
“Ini semua uang pemerintah, tidak ada uang pribadi. Pemerintah sudah memberikan perhatian, tidak ada masalah. Tapi karena ada efisiensi di 2025, kita tetap loyal,” pungkasnya. (Yah/Fch/ADV/Pemkab Kukar)
