Samarinda, Klausa.co – Program pendidikan gratis yang dijanjikan Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Rudy Mas’ud, dan wakilnya, Seno Aji, bukan sekadar janji politik. Program yang diberi nama Gratispol ini menjanjikan pendidikan tanpa biaya dari jenjang SMA hingga S3. Meski begitu, bukan berarti program ini tanpa tantangan.
Pendidikan gratis dianggap sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan menekan angka kemiskinan. Namun, pertanyaan besarnya, dari mana anggaran untuk membiayai program ini?
Susilo, pengamat pendidikan dari Universitas Mulawarman (Unmul), mengingatkan bahwa eksekusi program ini tidak bisa serampangan. Alokasi anggaran harus dipilah dengan cermat agar program pendidikan gratis tetap berjalan tanpa mengorbankan sektor lain.
“Gubernur dan timnya harus jeli. Kalau ada anggaran yang bisa dipangkas dari sektor lain, silakan. Tapi jangan sampai beasiswa yang dikorbankan. Justru kalau bisa, harus diperkuat,” ujar Susilo saat dihubungi Jumat (21/2/2025).
Susilo menuturkan, pemangkasan anggaran pendidikan kerap membawa dampak berantai. Sertifikasi guru bisa tertunda, akreditasi sekolah terhambat, dan kualitas pendidikan menurun.
“Pemangkasan selalu ada konsekuensinya. Jika dana untuk sertifikasi guru dikurangi, maka peningkatan kualitas tenaga pengajar bisa mandek. Akreditasi sekolah juga butuh biaya. Kalau tidak dikelola dengan baik, pendidikan gratis bisa jadi bumerang,” kata Susilo.
Susilo menyebut, Gratispol terdengar menjanjikan. Namun, implementasi di lapangan bisa berbicara lain. Efisiensi anggaran di tingkat kepala dinas dan kepala sekolah menjadi kunci utama keberhasilan program ini.
“Kalau pimpinan unit bisa memilah mana yang esensial dan mana yang bisa ditunda, dampaknya bisa diminimalkan. Tapi kalau tidak, kualitas pendidikan yang jadi taruhannya,” tambahnya. (Yah/Fch/Klausa)
