Kutim, Klausa.co – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) telah menetapkan komitmen untuk mengalokasikan 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2024 ke sektor pendidikan. Namun, janji tersebut tampaknya masih jauh dari kata sempurna. Realisasi anggaran yang dinantikan masyarakat belum mencapai target yang dijanjikan.
Ketua DPRD Kutai Timur, Joni, dalam pertemuan dengan media di Kantor DPRD Kutim pada Jumat (9/8/2024) lalu, secara terbuka mengungkapkan kekecewaannya terhadap pencapaian alokasi anggaran pendidikan yang belum menyentuh angka 20 persen.
“Alokasi anggaran memang sudah mendekati 20 persen, tetapi sayangnya belum sepenuhnya mencapai target itu,” ujar Joni, dengan nada yang mencerminkan desakan.
Joni menilai bahwa meskipun anggaran telah diatur, pelaksanaannya belum optimal. Pemerintah daerah, menurutnya, harus lebih giat dalam memastikan setiap rupiah yang dialokasikan benar-benar sampai pada sasaran yang tepat, terutama mengingat luasnya wilayah Kutai Timur yang memerlukan perhatian merata.
“Distribusi anggaran harus adil, agar setiap sudut Kutim merasakan manfaatnya, terutama dalam hal pendidikan,” tegasnya.
Keprihatinan Joni tidak hanya berhenti pada alokasi yang kurang dari harapan. Ia juga mengusulkan agar Pemkab Kutim menggelar rapat khusus untuk menuntaskan kendala ini. Dengan APBD yang cukup besar, menurutnya, seharusnya tidak ada alasan untuk gagal memenuhi ketentuan pemerintah pusat terkait alokasi anggaran pendidikan.
“APBD kita besar, jadi tidak ada alasan untuk tidak mencapai target 20 persen ini. Pemerintah harus bisa mengatur ini dengan baik,” katanya penuh keyakinan.
Joni mengingatkan bahwa pendidikan bukan hanya sekadar kewajiban administratif, melainkan investasi strategis bagi masa depan Kutai Timur. Ia menekankan pentingnya memaksimalkan anggaran pendidikan sebagai upaya jangka panjang untuk mencetak sumber daya manusia yang berkualitas.
“Investasi di sektor pendidikan adalah investasi untuk masa depan daerah. Kita harus serius agar generasi mendatang bisa lebih baik,” ujarnya, seakan memberi peringatan.
Tak berhenti di situ, Joni menegaskan bahwa DPRD Kutim akan terus mengawal perkembangan realisasi anggaran ini. Ia berjanji akan memberikan masukan dan dukungan kepada pemerintah daerah, demi memastikan pendidikan di Kutim tidak hanya sekadar wacana.
“Kami akan terus memantau penggunaan anggaran ini. DPRD siap memberikan masukan dan dukungan agar proses ini berjalan sesuai harapan,” tegasnya.
Di akhir pembicaraan, Joni menyerukan kerjasama dari semua pihak. Baik pemerintah, DPRD, hingga masyarakat, untuk bersatu dalam memajukan pendidikan di Kutim. Ia optimis bahwa dengan sinergi yang baik, target 20 persen alokasi anggaran untuk pendidikan dapat tercapai, dan memberikan dampak positif bagi perkembangan daerah.
“Mari kita bergandengan tangan untuk meningkatkan sektor pendidikan di Kutim. Saya yakin, dengan kerja sama yang baik, target ini bisa kita capai,” pungkasnya dengan penuh harap. (Nur/Mul/ADV/DPRD Kutim)
