Samarinda, Klausa.co – Polemik sengketa lahan di Jalan Rapak Indah, Samarinda, memanas. Warga yang lahannya terpakai untuk pembangunan jalan mengancam menutup akses jalan jika tuntutan ganti rugi mereka tidak dipenuhi. Di tengah situasi ini, Wali Kota Samarinda, Andi Harun, menegaskan pentingnya penyelesaian sengketa melalui jalur hukum tanpa mengorbankan kepentingan umum.
“Jalan untuk kepentingan umum tidak boleh ditutup,” tegas Andi Harun.
Orang nomor wahid di Samarinda itu menuturkan, bila ada sengketa hukum yang sudah inkrah dan belum dibayarkan, selesaikan melalui jalur yang benar. Jangan sampai masyarakat menjadi korban. Penutupan jalan umum dapat berakibat konsekuensi hukum, bahkan pidana.
Lebih lanjut, Andi Harun menekankan bahwa penggunaan jalan untuk keperluan pribadi, termasuk hajatan, memerlukan izin dari kepolisian. Ia menghimbau warga untuk menyelesaikan masalah ini dengan cara yang benar dan sesuai hukum.
“Saya mohon dengan sangat, jangan tutup jalan umum. Mari selesaikan sengketa hukum yang inkrah dengan cara yang benar,” ujarnya.
Menanggapi informasi penutupan jalan yang ia terima melalui media sosial, Andi Harun mengaku belum mendapatkan informasi yang jelas dan meminta agar jalan dibuka kembali.
“Kita ini negara hukum. Kita tidak boleh menyusahkan orang lain dengan menutup akses jalan,” tegasnya.
Andi Harun, yang akrab disapa AH, mengakui bahwa pemerintah memahami keluhan warga jika memang ada keputusan hukum yang sudah inkrah.
“Jika benar ada keputusan hukum yang sudah inkrah, mari kita bicarakan secara bersama-sama. Mekanisme pembayaran atau penggantian lahan harus ada. Ikuti prosesnya dengan cara yang bijaksana agar situasi tetap kondusif,” jelasnya.
AH berharap agar warga dan pemerintah dapat bekerja sama dalam menyelesaikan sengketa ini dengan bijak tanpa menimbulkan ketegangan di masyarakat. (Yah/Fch/Klausa)
