Kutim, Klausa.co – Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menyuarakan apresiasi sekaligus kritik terhadap kinerja pengelolaan keuangan Pemkab Kutim tahun 2023. Dalam Rapat Paripurna ke-27 masa persidangan ke III tahun sidang 2023/2024, M Amin, perwakilan Fraksi Demokrat, menyampaikan pandangannya di hadapan Ketua DPRD Kutim, Jonni, Bupati Kutim yang diwakili Asisten III, Sudirman Latif, 21 anggota dewan, dan tamu undangan.
Meskipun mengakui pencapaian tertentu, Amin menekankan perlunya perbaikan dalam pengelolaan keuangan.
“Realisasi pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp352,46 miliar atau 44,76 persen dari target Rp787,53 miliar masih terbilang rendah,” ungkapnya.
Hal ini, menurutnya, berimplikasi pada belum terpenuhinya banyak kebutuhan mendasar masyarakat. Fraksi Demokrat mempertanyakan kontribusi BUMD/Perusda dalam mendongkrak PAD.
“Apakah seluruh BUMD/Perusda berkinerja optimal dalam meningkatkan PAD?” tanya Amin.
Ia mendorong transparansi dalam mengidentifikasi faktor-faktor yang berkontribusi terhadap PAD, termasuk peran BUMD/Perusda.
“Publik perlu tahu, apakah peningkatan PAD berasal dari BUMD/Perusda atau faktor lain,” jelasnya.
Lebih lanjut, Amin menekankan pentingnya evaluasi kinerja BUMD/Perusda untuk memastikan optimalisasi kontribusi mereka terhadap PAD.
“Kita harus memastikan BUMD/Perusda bekerja optimal untuk mendukung PAD,” tegasnya.
Menurutnya, diversifikasi sumber pendapatan juga menjadi poin penting. Hal ini mesti direalisasikan agar tidak terjadi ketergantungan pada sektor tertentu.
“Makanya kita perlu diversifikasi sumber pendapatan,” tambahnya.
Fraksi Demokrat berharap masukan mereka dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah.
“Masukan ini diharapkan dapat mempertajam kebijakan pemerintah menuju perubahan dan perbaikan di tengah perkembangan masyarakat yang dinamis,” harapnya.
Dia pun mengajak seluruh pihak untuk bekerja sama dalam meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah. (Nur/Mul/ADV/DPRD Kutim)
