Kutim, Klausa.co – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur (Kutim), Agusriansyah Ridwan, menyoroti peran penting Ranperda dalam mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini disampaikannya dalam pertemuan dengan awak media di halaman kantor DPRD Kutim belum lama ini.
Agusriansyah optimis bahwa hampir semua Ranperda yang diusulkan oleh pemerintah memiliki potensi untuk meningkatkan PAD. Ia memperkirakan sekitar 90 persen dari usulan Ranperda memiliki orientasi ke arah tersebut.
“Kalau saya rasa yang dari pemerintah itu memang semuanya itu bisa dikatakan semuanya berpotensi bisa meningkatkan PAD,” ujarnya.
Lebih lanjut, Agusriansyah menjelaskan bahwa Perda akan memungkinkan dinas-dinas terkait untuk mengakselerasi pembangunan dan program yang direncanakan. Hal ini, lanjutnya, akan membuka peluang untuk peningkatan PAD dan penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat.
“Artinya, dinas-dinas, apabila Perda itu dibentuk, ada akselerasi pembangunan yang bisa jalan, ada juga yang dalam rangka akselerasinya untuk supaya PAD bisa bertambah,” jelasnya.
Salah satu contoh Ranperda yang diyakini Agusriansyah akan berdampak positif terhadap PAD adalah Ranperda tentang perkebunan berkelanjutan. Ranperda ini mencakup hilirisasi sawit, sarana timbang, dan transportasi sawit.
“Misalnya, Ranperda tentang perkebunan berkelanjutan, otomatis hilirisasi sawit, soal sarana timbang sawit dan transportasi sawit, itu semua bisa berimplikasi terhadap retribusi dan juga bisa meningkatkan pendapatan kerja pada masyarakat,” bebernya.
Meski demikian, Agusriansyah mengingatkan bahwa dinas-dinas terkait harus siap untuk mengimplementasikan Ranperda tersebut agar tujuan peningkatan PAD dapat tercapai.
“Dinas-dinas harus siap untuk mengimplementasikan Perda tersebut agar tujuan peningkatan PAD dapat tercapai,” pungkasnya.
Pernyataan Agusriansyah ini menggarisbawahi pentingnya Ranperda sebagai instrumen strategis dalam meningkatkan PAD Kutim. Dengan implementasi yang tepat, Ranperda diharapkan dapat mendorong kemajuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. (Nur/Mul/ADV/DPRD Kutim)
