Samarinda, Klausa.co – Pembangunan infrastruktur di Kalimantan Timur (Kaltim) harus dilakukan dengan perencanaan yang terstruktur dan matang. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pembangunan tersebut bermanfaat bagi masyarakat dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
Demikian disampaikan oleh Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Veridiana Huraq Wang, saat melakukan rapat kerja dengan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat (PUPR-Pera) Kaltim beberapa waktu yang lalu.
Veridiana mengatakan, anggaran Dinas PUPR Kaltim pada tahun 2023 mencapai sekitar Rp3 triliun. Anggaran tersebut dialokasikan untuk berbagai sektor infrastruktur, seperti jalan, sungai, perumahan, dan tata ruang.
“Anggaran Dinas PUPR itu mencakup semua lintas yang menjadi fungsi dan kerja Dinas PUPR. Kami harapkan anggaran itu bisa dimanfaatkan secara optimal dan efisien,” ujarnya.
Veridiana menambahkan, pada 2024, Dinas PUPR Kaltim memiliki banyak program kerja untuk pembangunan infrastruktur di Bumi Etam. Namun, program-program tersebut harus diarahkan pada kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat.
“Kami sudah melihat program-program kerja Dinas PUPR ke depan. Ada beberapa koreksi terhadap lokus dari kegiatan-kegiatan tersebu. Kita meminta program kerjanya mengarah pada kemanfaatannya. Jangan sampai membangun tapi tidak dirasakan oleh masyarakat,” jelasnya.
Veridiana juga memberikan saran kepada Dinas PUPR Kaltim untuk melihat dari sisi kemampuan keuangan daerah. Ia mengingatkan agar tidak terjadi pemborosan anggaran atau pembangunan yang tidak selesai.
“Kita juga memberikan saran. Memang ada pembangunan yang benar-benar dirasakan, namun pemerintah tetap harus melihat dari sisi kemampuan keuangan juga, kira-kira itu mampu atau tidak. Tentu saja tidak ingin ada pembangunan yang terbengkalai atau tidak sesuai standar,” terangnya.
Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Pera Kaltim, Aji Muhammad Fitra Firnanda, mengapresiasi masukan dan saran dari DPRD Kaltim. Ia mengatakan, pihaknya akan menampung dan menindaklanjuti semua saran tersebut.
“Kita menerima masukan dari komisi III soal pembangunan di Kaltim di semua sektor. Seperti jalan yang belum maksimal, termasuk pembangunan pantai dan jalan lingkungan. Lalu, kita juga diberi saran untuk memetakan kegiatan mana saja yang sekiranya mendesak dan benar-benar diperlukan masyarakat. Semua masukkan dan saran telah kami tampung dan segera melakukan evaluasi,” paparnya. (Apr/Fch/ADV/DPRD Kaltim)
