Samarinda, Klausa.co – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) memberikan bantuan keuangan (bankeu) kepada sepuluh kabupaten/kota di Bumi Etam. Bankeu ini diharapkan dapat membantu mempercepat proses pembangunan dan mencapai target-target pembangunan.
Salah satu penerima bankeu adalah Kota Samarinda yang dikenal sebagai kota langganan banjir. Wali Kota Andi Harun mengatakan, bankeu akan digunakan untuk program-program strategis, seperti penanggulangan banjir, pembangunan Teras Samarinda, terowongan, dan rehabilitasi sarana prasarana pemerintah.
“Bankeu digunakan untuk hajat orang banyak. Maka itu, saya berharap ada alokasi untuk kabupaten/kota se-Kaltim berupa bantuan pembiayaan atau share pembiayaan dari provinsi,” ujarnya di Balai Kota Samarinda, Jalan Kesuma Bangsa.
Selain banjir, Andi Harun juga mengatakan bahwa bankeu akan dimanfaatkan untuk mengentaskan kasus stunting yang saat ini belum mencapai target nasional. Stunting adalah kondisi di mana anak-anak mengalami gangguan pertumbuhan dan perkembangan akibat kurangnya asupan gizi.
“Kami juga ingin memperbaiki jalan di dalam kota yang banyak rusak akibat banjir. Kami ingin Samarinda menjadi kota yang nyaman dan sehat bagi warganya,” tambahnya.
Andi Harun berharap provinsi bisa lebih perhatian lagi setiap tahunnya dengan menambah alokasi anggaran secara signifikan untuk kabupaten/kota. Ia mengatakan bahwa untuk menanggulangi banjir, setidaknya dibutuhkan Rp500 miliar hingga Rp1 triliun setiap tahunnya.
“Apabila bantuan yang diberikan sebanyak itu, maka akan lebih cepat bagi kabupaten/kota di Kaltim terbebas dari banjir. Saya merasa bahwa APBD Provinsi Kaltim sebesar Rp17,2 triliun dapat merealisasikan usulan tersebut,” katanya.
“Kira-kira, alokasikan saja Rp500 miliar atau Rp1 triliun untuk setiap kabupaten/kota. Tentu diberikan secara proporsional. Intinya, kita minta provinsi bisa menambah bantuan agar permasalahan sosial yang dihadapi bisa segera diselesaikan,” jelasnya.
Lalu, terkait dengan silpa Kaltim yang terbilang cukup tinggi. Andi Harun pun sedikit berkomentar. Ia berpendapat, ada aspek perencanaan yang (mungkin) tidak dilakukan dengan baik. Pasalnya, apabila perencanaan bagus maka APBD itu dapat terealisasi 100 persen.
“Tentu kalau perencanaannya bagus, APBD itu habis hingga nol rupiah setiap akhir tahun. Substansi APBD itu adalah uang yang harus habis dalam satu tahun,” tegasnya. (Apr/Fch/Adv/Diskominfo Samarinda)
