Kukar, Klausa.co – Inflasi menjadi salah satu masalah yang harus diatasi oleh pemerintah daerah. Di Kutai Kartanegara (Kukar), ada enam langkah konkret yang dilakukan untuk menekan laju inflasi.
Langkah-langkah tersebut, antaranya, melakukan operasi pasar murah di 52 titik se-Kukar, bekerja sama dengan Perum Bulog Cabang Samarinda. Ada 84.093 kg beras, minyak goreng, gula pasir dan tepung terigu yang terjual selama bulan September 2023.
Melakukan sidak ke pasar dan distributor untuk mencegah penimbunan barang dan menstabilkan harga.
Bekerja sama dengan daerah penghasil komoditas untuk memastikan pasokan lancar dan terjangkau.
Menggalakkan gerakan menanam di masyarakat untuk meningkatkan ketersediaan pangan lokal.
Merealisasikan Bantuan Tunai Tepat Sasaran (BTT) untuk membantu masyarakat miskin dan rentan.
Mendukung transportasi dari APBD untuk mengangkut barang dan orang ke wilayah-wilayah yang rawan pangan.
Langkah-langkah tersebut ternyata membuahkan hasil. Pemerintah pusat memberikan apresiasi kepada Pemkab Kukar berupa insentif fiskal sebesar Rp9,8 miliar. Insentif ini diberikan berdasarkan kinerja pengendalian inflasi daerah pada tahun anggaran 2023 periode kedua.
Insentif tersebut diberikan berdasarkan keputusan Menteri keuangan RI Nomor 336 Tahun 2023 tentang rincian alokasi insentif fiskal kinerja tahun berjalan untuk kelompok kategori kinerja dalam rangka pengendalian inflasi daerah pada tahun anggaran 2023 periode kedua menurut provinsi/kabupaten/kota.
Sekda Kukar, Sunggono, yang juga Ketua Harian Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kukar, mengatakan bahwa pengendalian inflasi harus dilakukan secara bersama-sama oleh semua pihak.
“Pengendalian inflasi selain telah dilakukan oleh TPID, diharapkan juga dilakukan secara bersama-sama dari tingkat kabupaten, kecamatan dan desa dalam pengendalian inflasi,” harapnya.
Sunggono juga menyebutkan bahwa Kukar telah memiliki roadmap pengendalian inflasi daerah dari tahun 2022-2024. Meski demikian, Sunggono mengakui bahwa Kukar masih menjadi wilayah yang rawan pangan.
Hal ini bukan karena kurangnya pangan, tetapi karena minimnya tenaga kesehatan. Untuk itu, Pemkab Kukar telah mengalokasikan Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) untuk merekrut tenaga kesehatan di seluruh kecamatan dan desa.
Selain itu, Pemkab Kukar juga telah mengalokasikan anggaran kepada Dinas Perhubungan (Dishub) Kukar untuk mengangkut barang dan orang ke wilayah-wilayah yang bermasalah pada pangan. Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kukar juga telah memberikan bantuan kepada masyarakat pra sejahtera melalui bantuan bagi nelayan, termasuk bantuan BBM.
Sunggono juga menekankan pentingnya sertifikasi halal bagi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Ia mengatakan bahwa pemerintah pusat telah menginstruksikan bahwa pada tahun 2024 UMKM harus memiliki sertifikasi halal.
“Untuk itu, Disperindag Kukar harus bisa menyelesaikan target capaian kinerja untuk mensertifikasi halal UMKM sebanyak 60 ribu dengan anggaran 500 juta,” kuncinya. (Dy/Mul/ADV/Diskominfo Kukar)
