Balikpapan, Klausa.co – Wakil Gubernur Kalimantan Timur (Wagub Kaltim) Seno Aji menerima kunjungan kerja Komite IV Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) di Balai Kota Pemkot Balikpapan, Selasa (25/2/2025). Kunjungan ini dalam rangka penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Ketua Komite IV DPD RI Ahmad Nawardi memimpin pertemuan ini, didampingi Wakil Ketua Sinta Rosma Yenti yang merupakan perwakilan Kaltim. Dalam kesempatan tersebut, Wagub Seno Aji menyampaikan bahwa kunjungan kerja ini menjadi momentum bagi Pemprov Kaltim untuk menyuarakan aspirasi daerah kepada pemerintah pusat.
“Ini kesempatan bagi kita untuk menyampaikan terkait itu. Kami menilai pendapatan PNBP yang diterima Kaltim dari pusat masih terlalu kecil dibandingkan dengan yang disetorkan,” ungkapnya.
Menurutnya, PNBP yang disumbangkan Kaltim ke pusat sangat besar, namun dana yang kembali ke daerah relatif kecil. Oleh karena itu, Pemprov Kaltim meminta dukungan Komite IV DPD RI agar dalam penyusunan RUU PNBP, alokasi bagi hasil untuk daerah dapat ditingkatkan.
Berdasarkan data Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan Provinsi Kaltim, realisasi penerimaan pajak di wilayah ini mencapai Rp39,25 triliun atau 97,40 persen dari target tahun 2024. Sementara itu, realisasi PNBP hingga Desember 2024 mencapai Rp3,44 triliun.
“Kami berharap melalui revisi Undang-Undang PNBP ini, ada peningkatan bagi hasil untuk Kaltim agar sesuai dengan kontribusi yang telah diberikan,” pungkasnya. (Wan/Fch/Klausa)
