Samarinda, Klausa.co – Maraknya hasil survei dalam Pemilihan Kepala Daerah Kalimantan Timur (Pilkada Kaltim) menjadi sorotan tajam. Survei-survei yang muncul, dinilai lebih banyak dijadikan alat pengerek popularitas pasangan calon (Paslon) ketimbang sebagai alat ukur objektif bagi pemilih. Akademisi dari Universitas Mulawarman (Unmul), Silviana Purwanti, menanggapi fenomena ini, menyebutkan bahwa hasil survei sering digunakan untuk membingkai citra positif bagi paslon tertentu.
Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fisipol) Unmul itu menjelaskan bahwa dalam lima tahun terakhir, Indonesia tengah menghadapi kondisi darurat literasi. Dalam suasana ini, Pilkada menjadi lahan subur bagi pertumbuhan lembaga survei, yang menawarkan hasil survei untuk mengarahkan opini publik.
“Sasaran utamanya adalah masyarakat dengan daya baca rendah. Mereka tidak mencari tahu lebih lanjut siapa di balik survei yang dilakukan,” ujar Silviana saat ditemui pada Selasa (8/10/2024).
Silviana, yang juga Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi Unmul, menegaskan bahwa hasil survei kini tidak lagi dapat dijadikan tolok ukur yang akurat untuk memprediksi hasil Pilkada. Metodologi survei dapat diatur sedemikian rupa agar menghasilkan kesimpulan yang diinginkan, menjadikan proses ini tidak lagi adil dan objektif, melainkan sekadar pesanan.
“Ini hanya permainan alat saja, kemudian dilempar ke media,” tambahnya.
Fenomena ini semakin terlihat jelas ketika beberapa lembaga survei, seperti Prisma Insight Center (PIC) dan Panel Survei Indonesia (PSI), merilis hasil survei yang bertolak belakang. PIC mencatat keunggulan pasangan Isran-Hadi dengan elektabilitas mencapai 63,2 persen, sedangkan pasangan Rudy-Seno hanya mendapatkan 36,3 persen. Di sisi lain, PSI justru menempatkan Rudy-Seno unggul dengan 51,6 persen, sementara Isran-Hadi hanya 30,1 persen. Ketidaksesuaian hasil ini memicu pertanyaan terkait keandalan survei-survei tersebut. Apalagi mengingat bagaimana survei dapat mempengaruhi opini dan, pada akhirnya, hasil pemilihan.
Silviana menekankan perlunya peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam memastikan lembaga survei yang terlibat memenuhi kualifikasi. KPU juga diharapkan mampu mengungkap rekam jejak lembaga-lembaga ini, untuk memastikan mereka bukan lembaga yang baru muncul menjelang Pilkada. Menurut Silviana, ada simbiosis mutualisme antara paslon dan lembaga survei, di mana lembaga survei membutuhkan dana, sementara paslon membutuhkan hasil survei yang menguntungkan.
“Lembaga survei perlu uang, sementara paslon perlu dorongan berupa hasil survei. KPU harus memastikan lembaga mana yang layak dipercaya oleh masyarakat,” tegasnya.
Selain itu, Silviana juga mengusulkan agar KPU menggencarkan kampanye yang menyasar publik luas, dengan pesan-pesan yang mampu meningkatkan kesadaran politik masyarakat. Kampanye ini, kata dia, harus mudah diakses di tempat-tempat publik dan dirancang dengan slogan yang mengajak masyarakat menghindari hoaks dan politik uang.
“Penekanan pada pesan-pesan seperti hindari hoaks dan hindari politik uang harus lebih digencarkan. Penyelenggara Pilkada harus jeli melihat ini,” katanya.
Di tengah masa kampanye yang sudah berjalan, Silviana mengingatkan bahwa masyarakat perlu menerapkan logika berpikir kritis. Penyebaran informasi dari mulut ke mulut dapat menyebabkan penyempitan makna informasi, sehingga penting untuk menangkal misinformasi yang menyebar di berbagai platform.
“Semua ini kembali lagi pada kemampuan literasi dan daya baca individu. Ini yang bisa kita lakukan dalam waktu dekat untuk melindungi masyarakat dari informasi yang menyesatkan,” tandasnya. (Fch2/Klausa)
