Samarinda, Klausa.co – Dinamika menuju Musyawarah Provinsi (Musprov) ke-II Serikat Media Siber Indonesia Kalimantan Timur (SMSI Kaltim) tak lepas dari sorotan. Riak-riak kecil yang muncul di permukaan sempat memunculkan nada-nada sumbang, namun bagi Sekretaris Jenderal SMSI, Makali Kumar, justru di situlah letak hidupnya demokrasi dalam sebuah organisasi.
Melalui sambungan telepon pada Selasa (6/5/2025), Makali menyatakan bahwa proses menuju Musprov SMSI Kaltim kali ini patut diapresiasi. Ia melihat semangat partisipatif yang tumbuh sejak awal. Menurutnya, ini adalah tanda bahwa organisasi ini tumbuh sehat di tengah tantangan berat industri media.
“SMSI di Kaltim sangat demokratis. Euforianya sudah terasa sejak lama. Kami optimistis Musprov akan berlangsung maksimal,” kata Makali, yang dijadwalkan hadir langsung di Samarinda sehari sebelum Musprov digelar, yakni Sabtu, 10 Mei 2025.
Ia juga memberi apresiasi terhadap panitia pelaksana dan tim penjaringan yang telah bekerja keras mempersiapkan tahapan-tahapan penting menuju forum tertinggi organisasi di tingkat provinsi itu. Menurutnya, mekanisme penjaringan justru mempermudah proses Musprov.
“Saat pleno dimulai, Tim Penjaringan tinggal menyerahkan berkas pendaftaran ke pimpinan sidang,” jelas Makali.
Lebih jauh, ia menerangkan bahwa sidang pleno adalah titik awal dari Musprov yang sesungguhnya. Pleno tersebut akan dipimpin satu utusan dari SMSI Pusat dan dua perwakilan daerah. Dalam forum itulah, susunan dewan pimpinan akan ditentukan.
Soal kekhawatiran terhadap Pedoman Musprov SMSI Nomor 0311/SMSI-Pusat/XII/2024 yang dianggap berpotensi menganulir hasil penjaringan, Makali dengan tegas membantah.
“Bukan berarti dengan adanya pedoman itu, mereka yang bukan pengurus provinsi akan gagal. Tidak akan gagal,” tandasnya.
Ia memastikan, nama-nama calon yang telah mendaftar dan dianggap lengkap secara administrasi akan diusulkan sebagai bagian dari dewan pimpinan SMSI Kaltim. Komposisi dewan pimpinan nantinya akan ditetapkan dalam pleno, dengan jumlah minimal tiga atau lima orang. Dari forum itu pula, struktur definitif, seperti ketua, sekretaris, bendahara hingga wakil ketua—akan dibentuk secara musyawarah.
“Musprov ini tetap mengedepankan musyawarah. Perbedaan pendapat itu wajar, bahkan sehat. Ini bagian dari demokrasi dalam berorganisasi yang harus dihargai,” tutupnya. (Nur/Fch/Klausa)
